Indonesia Kecam Serangan Houthi terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Indonesia secara resmi mengecam serangan yang dilakukan kelompok milisi Houthi Yaman terhadap kapal-kapal komersial yang berlayar di Laut Merah. Kecaman ini disampaikan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang diunggah di platform X pada Jumat, 24 Juli 2026.

Dalam pernyataan tersebut, Kemlu RI menegaskan bahwa serangan itu bertentangan dengan hukum internasional, khususnya prinsip kebebasan bernavigasi. Tindakan tersebut dinilai membahayakan keselamatan pelayaran, mengganggu perdagangan internasional, dan mengancam stabilitas kawasan.

Pemerintah Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Indonesia juga mendesak penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Sebelumnya, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, pada Rabu, 22 Juli 2026, mengklaim bahwa pihaknya telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah. Kedua kapal tersebut bernama Encelia dan Layla. Serangan diluncurkan dengan alasan kapal-kapal itu melanggar blokade yang diberlakukan Houthi.

Blokade yang diterapkan Houthi merupakan respons terhadap blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap pelabuhan dan bandara di wilayah barat laut Yaman yang dikuasai Houthi. Selain itu, blokade ini juga sebagai balasan atas serangan udara di bandara Sanaa yang dituduhkan Houthi dilakukan oleh Saudi.

Ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi kembali memanas setelah pemerintah Yaman yang didukung Saudi mengebom bandara Sanaa pada 13 Juli 2026. Houthi marah karena serangan itu menyebabkan pesawat Iran yang membawa pejabat Houthi tidak dapat mendarat. Para pejabat tersebut sebelumnya hendak menghadiri pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Mengenai konflik di Yaman secara keseluruhan, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian konflik melalui proses politik yang inklusif. Proses tersebut harus dipimpin dan dimiliki oleh pemerintah Yaman di bawah naungan PBB, dengan tetap menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Yaman.