Buruh Garmen Bangladesh Mogok, 30 Pabrik Tutup dan Pemerintah Buru-buru Bentuk Dewan Upah

Gelombang protes buruh pabrik garmen di Bangladesh memanas. Ribuan pekerja turun ke jalan pada Minggu (1/10) pagi waktu setempat menuntut kenaikan gaji di tengah lonjakan biaya hidup. Aksi tersebut berdampak langsung pada aktivitas industri, dengan 30 pabrik terpaksa menghentikan operasi.

Tuntutan utama para buruh adalah kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar Rp4,3 juta. Angka itu lebih dari dua kali lipat upah yang berlaku saat ini, yakni 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta. Menurut para pekerja, kenaikan harga makanan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan telah menggerus daya beli mereka secara signifikan.

Menanggapi gelombang protes itu, pemerintah Bangladesh bergerak cepat. Pada Minggu siang, otoritas resmi membentuk Dewan Upah untuk meninjau besaran gaji minimum pekerja, terutama di sektor garmen. Langkah ini diharapkan mampu meredam ketegangan antara buruh dan pengusaha.

"Masalah pembentukan dewan upah telah diselesaikan. Tidak akan ada masalah lagi sekarang," ujar penasihat Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, M Sakhawat Hossain Chowdhury, seperti dikutip Al Jazeera. Ia juga mendesak para pekerja agar kembali bekerja dan menjalankan aktivitas secara normal.

Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Ariful Haque Chowdhury turut mengingatkan risiko yang mengintai jika penutupan pabrik berlangsung lama. Menurutnya, gangguan produksi dapat menunda pengiriman ekspor dan pembayaran dari pembeli internasional, yang pada akhirnya menyulitkan produsen maupun pekerja.

Industri garmen Bangladesh merupakan yang terbesar di dunia setelah China dan menyumbang sekitar 20 persen dari produk domestik bruto negara tersebut. Namun, para produsen mengaku menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga pasokan gas dan listrik yang kerap terganggu.

Meski pemerintah telah membentuk Dewan Upah, unjuk rasa di Ibu Kota Dakha tetap berlanjut. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan melempar granat kejut dan meluncurkan gas air mata. Aksi itu sempat mengganggu lalu lintas di sejumlah kawasan, termasuk Mirpur-10, Mirpur-11, dan Mirpur-14.

"Kami yakin tak ada alasan memblokir jalan dan memicu penderitaan publik setelah dewan upah dibentuk," kata Wakil Kepolisian Daerah Metropolitan Dhaka Mohammad Mohidul Islam, dikutip Daily Star. Ia menduga ada pihak yang berniat jahat atau kelompok anti negara yang memperburuk ketertiban. "Karena mereka menolak untuk pergi, kami menggunakan granat suara dan gas air mata untuk membubarkan mereka," ujarnya. Mohidul memastikan tidak ada personel polisi maupun demonstran yang terluka, dan lalu lintas kini sudah kembali normal.