Bupati Lampung Tengah Dicokok KPK! Ada Apa di Balik Koper Hitam Ardito?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menggemparkan publik. Kali ini, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, diamankan bersama empat orang lainnya pada Rabu, 10 Desember 2025, terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat ditemui wartawan.

Menurut Fitroh, OTT ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dalam pengadaan proyek. Meski demikian, KPK belum merinci proyek mana yang dimaksud maupun nominal uang suap yang diduga mengalir kepada pihak tertentu.

“Suap proyek,” ujar Fitroh singkat kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Ardito bukan satu–satunya pihak yang diamankan. Total lima orang dibawa KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka berstatus terperiksa, artinya belum ditetapkan sebagai tersangka hingga KPK menyelesaikan pemeriksaan awal.

Institusi antirasuah itu masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat lain dalam jaringan suap proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ardito ditangkap dalam sebuah rangkaian OTT di Lampung Tengah sebelum diterbangkan ke Jakarta. Sekitar pukul 20.15 WIB, ia tiba di Gedung KPK, Jakarta, mengenakan topi putih, jaket hitam, dan membawa sebuah koper yang langsung menarik perhatian media.

Kehadirannya tampak tanpa pengawalan ketat, namun ekspresinya menunjukkan kewaspadaan. Saat ditanya kondisi kesehatannya, Ardito menjawab singkat:

“Alhamdulillah sehat. Di rumah aja,” ucapnya sebelum memasuki area pemeriksaan.

Pernyataan tersebut memantik tanya publik: apakah koper yang dibawanya berisi barang pribadi atau terkait barang bukti? KPK hingga saat ini belum memberikan keterangan.

Meski belum merinci proyek spesifik, sumber internal menyebutkan KPK tengah menyoroti beberapa paket pengadaan bernilai besar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya sektor infrastruktur dan pengadaan rutin. Namun, Fitroh menegaskan bahwa detail nama proyek, nilai anggaran, dan kronologi pemberian uang masih dalam proses pendalaman.

KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Biasanya, dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan maraton, penyitaan barang bukti, dan konfirmasi lintas pihak.

OTT dilakukan pada Rabu, 10 Desember 2025, di Lampung Tengah. Lokasi spesifik tidak diungkap secara resmi oleh KPK, sebuah praktik yang lazim dilakukan demi menjaga integritas penyelidikan. Namun, kehadiran Ardito di Jakarta pada malam hari menandakan proses operasi dilakukan sejak siang hingga sore.

Setiba di Gedung Merah Putih, Ardito langsung dibawa ke ruang pemeriksaan bawah tanah bersama para terperiksa lain.

Operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah selalu menjadi perhatian publik, terutama karena mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kasus ini menarik sebab Lampung Tengah sebelumnya juga sempat menjadi sorotan dalam sejumlah proyek besar.

Penangkapan Ardito memperpanjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus suap proyek, menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan masih menjadi persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah.

KPK akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memutuskan apakah para pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka. Jika ditemukan bukti permulaan cukup, penetapan tersangka dapat diumumkan dalam konferensi pers resmi.

Selain itu, penyidik akan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga terkait kasus, termasuk kantor dinas tertentu, rumah para terperiksa, dan lokasi proyek.

KPK juga disebut akan melakukan digital forensic terhadap ponsel para terperiksa untuk menelusuri aliran komunikasi terkait proyek dan dugaan transaksi.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum merilis pernyataan resmi. Meski demikian, beberapa pejabat internal menyatakan kaget atas OTT ini, mengingat Ardito dikenal menjaga citra sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Tokoh masyarakat setempat berharap KPK mengungkap kasus ini secara terang-benderang agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

Jika Ardito ditetapkan sebagai tersangka, maka akan muncul kekosongan sementara dalam kepemimpinan daerah. Wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk berpotensi mengambil alih tugas harian, menunggu keputusan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, kasus ini berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah, terutama jika melibatkan pejabat lain atau kontraktor besar.