Pakar Sebut Microsoft 365 Tumbang Bukan karena Serangan Siber, Ini Pemicu Sebenarnya

Gangguan besar yang melanda layanan Microsoft 365 dinilai bukan disebabkan oleh serangan siber. Penilaian itu disampaikan pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (13/11). Menurutnya, insiden yang berlangsung sejak 12 November 2026 pukul 18.00 UTC atau 13 November pukul 01.00 WIB tersebut memang serius, tetapi bukan karena aksi peretasan.

Pratama menjelaskan, gangguan itu justru dipicu oleh proses inti pada server yang mengalami kelebihan beban. Akibatnya, proses tersebut gagal melewati pemeriksaan kesehatan otomatis dan membuat sejumlah layanan berhenti memproses permintaan pengguna. Ia menegaskan tidak ada penyerang, malware, maupun eksploitasi kerentanan dalam insiden ini.

"Yang paling penting dari insiden ini bukan penyebabnya, melainkan buktinya bahwa kegagalan teknis biasa bisa melumpuhkan operasi organisasi sebesar apa pun tanpa perlu serangan siber. Tidak ada penyerang, tidak ada malware, tidak ada eksploitasi kerentanan. Yang ada hanya proses inti yang kelebihan beban," ujar Pratama.

Menurut Pratama, gangguan berskala besar dalam dua tahun terakhir lebih sering disebabkan oleh perubahan konfigurasi, pembaruan yang bermasalah, dan kegagalan kapasitas dibandingkan serangan siber canggih. Karena itu, ia menilai mitigasi risiko tidak cukup hanya mengandalkan pertahanan siber, tetapi juga harus mencakup disiplin operasional dan tata kelola perubahan. Microsoft sendiri, kata dia, telah memastikan tidak ada indikasi aktivitas yang menyebabkan gangguan tersebut.

Insiden ini berdampak pada sejumlah layanan Microsoft, seperti Exchange Online, Teams, SharePoint Online, OneDrive, Microsoft 365 Copilot, Defender XDR, Intune, dan portal Microsoft 365. Pemulihan dilakukan secara bertahap melalui validasi metode pemeriksaan kesehatan alternatif, restart server, dan peninjauan pengembalian perubahan konfigurasi terbaru.

Untuk Indonesia, Pratama menyebut laporan pengguna memang muncul di forum pemantauan gangguan, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan di Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya adalah waktu kejadian yang bertepatan dengan dini hari hingga pagi waktu Indonesia sehingga beban kerja belum mencapai puncak. Selain itu, banyak pengguna korporasi menggunakan jalur dan konfigurasi jaringan sendiri.

Meski demikian, kecilnya laporan bukan berarti server di Indonesia aman. Pratama menyoroti ketiadaan sistem pelaporan gangguan terpusat yang bisa memetakan dampak secara nasional. "Kita baru tahu ada gangguan setelah ramai dibicarakan, bukan karena ada kanal resmi yang memberi tahu lebih dulu," kata dia. Dampak di Indonesia pun belum terpetakan karena Microsoft tidak merilis rincian jumlah pengguna terdampak berdasarkan negara.

Dari sisi arsitektur, layanan Microsoft 365 dan Azure yang digunakan di Indonesia bergantung pada pusat data regional di luar negeri, seperti Singapura, Jepang, dan Australia. Kondisi ini membuat gangguan pada infrastruktur global hampir selalu berpotensi dirasakan di Indonesia, termasuk oleh situs dan layanan pemerintah yang memakai layanan tersebut untuk surat elektronik resmi, pengiriman dokumen, hingga rapat daring.

Pratama menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki lembaga dengan mandat menjaga keamanan siber nasional. Namun, kedisiplinan pelaporan insiden di lingkungan instansi dinilai belum setara dengan negara seperti Australia. "Risikonya bukan hanya teknis, tetapi tata kelola. Ketika insiden terjadi, siapa yang memantau, siapa yang mengumumkan, dan siapa yang memutuskan langkah darurat, itu belum sepenuhnya tegas," ungkapnya. Ia menegaskan insiden ini bukan alasan mundur dari digitalisasi, melainkan pengingat bahwa digitalisasi tanpa kesiapan menghadapi kegagalan adalah kemewahan yang berisiko.