Bos Danantara Beberkan Alasan di Balik Pemangkasan 354 BUMN, Ternyata Ini Pemicunya

JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap bahwa proses konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan. Jumlah perusahaan pelat merah yang masuk dalam daftar pemangkasan kini mencapai 354 entitas. Angka ini disampaikan Rosan usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (5/10).

Menurut Rosan, sebagian besar BUMN yang dipangkas sebenarnya sudah tidak aktif menjalankan kegiatan usaha atau berstatus dormant. Meski demikian, entitas perusahaannya masih tetap ada. Pemerintah tidak serta-merta menutup seluruh perusahaan tersebut, melainkan melakukan berbagai skema konsolidasi.

Rosan menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan melalui penggabungan vertikal, horizontal, maupun merger antarperusahaan dengan jenis usaha serupa. Salah satu contohnya adalah penggabungan enam perusahaan asset management milik perbankan BUMN menjadi satu entitas. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi.

Di sektor perhotelan, Rosan menyebut pihaknya menggabungkan 137 hotel yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh masing-masing BUMN. Begitu pula dengan hampir 75 rumah sakit milik BUMN yang kini disatukan. "Kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Kita punya rumah sakit hampir 75, juga ini kita gabungkan. Jadi, ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining, streamlining di BUMN-BUMN ini," ujar Rosan.

Rosan menegaskan bahwa proses streamlining BUMN akan terus berlanjut dan tidak berhenti pada jumlah tertentu hingga akhir tahun. Ia memaparkan bahwa pemerintah sebelumnya memiliki 1.074 perusahaan BUMN. Dari jumlah tersebut, sekitar 97 persen dividen hanya berasal dari 15 perusahaan, sementara sekitar 52 persen perusahaan lainnya tercatat mengalami kerugian.

"Target kita streamlining kita sih itu terus, karena gini, dari 1.000 lebih tadinya awal perusahaan, 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, ini yang lainnya mungkin ya rugi, malah sebagian besar itu kan 52 persen itu rugi," kata Rosan.

Pemerintah berkomitmen memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan yang masih merugi. Untuk usaha yang tidak bersifat strategis dan dinilai lebih baik dijalankan oleh sektor swasta, pemerintah akan memberikan ruang lebih besar kepada dunia usaha. "Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita berikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Langkah tersebut diklaim menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun dari biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta rapat kerja. Prabowo menargetkan jumlah BUMN yang ditutup mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026, dengan potensi penghematan hingga Rp100 triliun.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti kinerja positif sejumlah BUMN. Ia mencontohkan PT Pupuk Indonesia yang mencatat kenaikan laba bersih 252 persen meski harga pupuk diturunkan 20 persen. Selain itu, PT Timah Tbk disebut mencatat kenaikan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan perusahaan pelat merah.