Beras Subsidi 600 Ton Dioplos, Negara Terancam Kehilangan Rp3,3 Miliar

Praktik pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditemukan sekitar 600 ton berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp3,3 miliar. Angka itu dihitung Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan nilai subsidi pemerintah yang diduga tidak tersalurkan sesuai peruntukannya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pihaknya tengah menelusuri alur distribusi beras SPHP yang diduga dibongkar dari kemasan aslinya, lalu dikemas ulang dalam karung berukuran lebih besar untuk dijual kembali. Kasus ini terungkap dalam penindakan di sebuah rumah produksi beras di kawasan Kayumanis, Matraman, serta Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Dalam penelusuran, Bulog memanfaatkan rekaman kamera pengawas (CCTV), surat jalan, dan data pembelian melalui aplikasi Klik SPHP. Dari situ, Bulog mengidentifikasi seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) berinisial RH yang membeli beras melalui mekanisme resmi. RH kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Potensi kerugian Rp3,3 miliar dihitung berdasarkan subsidi harga sekitar Rp5.510 per kilogram. Angka itu mengacu pada anggaran sekitar Rp694,3 miliar untuk tambahan alokasi kedua program SPHP sebanyak 125,8 ribu ton, sesuai surat penugasan Bapanas kepada Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober 2026. Jika nilai subsidi per kilogram dikalikan temuan beras 600 ton, diperoleh potensi subsidi yang tidak tersalurkan sesuai sasaran sekitar Rp3,3 miliar. Namun angka tersebut masih estimasi berdasarkan volume beras yang ditemukan, bukan nilai kerugian final yang dipastikan melalui proses hukum.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Bulog menonaktifkan enam pejabat wilayah DKI Jakarta dan memberikan surat teguran kepada dua pejabat lainnya. Rizal menegaskan langkah itu diambil selama pemeriksaan berlangsung dan bukan penetapan bahwa mereka terbukti terlibat dalam pengoplosan.

"Ini masih pendalaman. Maksudnya begini, kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu yang bersangkutan sampai betul-betul terbukti atau tidak," ujar Rizal. Ia memastikan pejabat yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum, sedangkan yang tidak terbukti akan dipulihkan nama baiknya.

Untuk mencegah penyalahgunaan berulang, Bulog menyiapkan satgas khusus guna menertibkan distribusi beras pemerintah dan memeriksa mitra RPK di seluruh Indonesia. Pemeriksaan difokuskan pada mitra yang memesan dengan volume atau frekuensi tidak wajar. Menurut Rizal, aturan pembelian SPHP oleh RPK umumnya membatasi pemesanan sekitar dua hingga empat ton per transaksi, dan Bulog menyoroti dugaan pemesanan empat ton dalam dua hari berturut-turut oleh salah satu mitra yang kini didalami kepolisian.

"Kemudian kami juga tadi malam langsung Zoom dengan seluruh jajaran pimwil, pimca, direksi dan lain sebagainya membentuk satgas khusus penertiban beras-beras pemerintah, mengantisipasi masih adanya kejadian serupa di daerah-daerah lain," tegas Rizal. Selain itu, Bulog membuka kanal pengaduan bernama BELLA atau Bulog Intelligent Assistant untuk menerima laporan masyarakat soal dugaan pelanggaran oleh pegawai internal, yang akan diteruskan kepada pengawas internal.

Beras SPHP sendiri merupakan program intervensi pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyebut jumlah beras oplosan yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton dan berpotensi lebih besar apabila praktik serupa berlangsung dalam waktu lama. Penyalahgunaan beras subsidi melalui pengemasan ulang dan penjualan dengan skema menyimpang berpotensi menghilangkan manfaat subsidi yang semestinya diterima konsumen.