AS Setujui Kesepakatan Pengayaan Uranium dengan Arab Saudi

Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah menyetujui kesepakatan dengan Arab Saudi yang memungkinkan Riyadh melakukan pengayaan uranium untuk keperluan program nuklir sipil. Kesepakatan ini diperkirakan akan diumumkan pada Rabu, 22 Juli, dan berlaku selama 30 tahun dengan melibatkan perusahaan-perusahaan AS.

Perjanjian tersebut nantinya akan ditinjau dan diratifikasi oleh Kongres AS agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, langkah ini diperkirakan akan menghadapi penolakan dari sejumlah anggota kongres yang khawatir terhadap implikasi keamanan.

Arab Saudi merupakan anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang mempromosikan kerja sama nuklir damai dan melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada program senjata atom rahasia. Namun, sumber yang mengetahui isi perjanjian mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup "protokol tambahan" yang memungkinkan pemantauan, inspeksi, dan verifikasi yang lebih intensif.

Para ahli nonproliferasi memperingatkan bahwa sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium di Arab Saudi dapat membuka pintu bagi program senjata nuklir. Meskipun pengayaan uranium bukanlah langkah otomatis menuju senjata nuklir karena diperlukan penguasaan bahan peledak konvensional berkekuatan tinggi yang disinkronkan, para pakar menilai hal ini tetap menjadi kekhawatiran serupa dengan program nuklir Iran.

Selain itu, Arab Saudi dan Pakistan telah menandatangani pakta pertahanan bersama setelah Israel melancarkan serangan ke Qatar yang menargetkan pejabat Hamas. Menteri Pertahanan Pakistan kemudian menyatakan bahwa program nuklir negaranya "akan tersedia" untuk Arab Saudi jika diperlukan, yang dianggap sebagai peringatan bagi Israel, satu-satunya negara yang diyakini memiliki senjata nuklir di Timur Tengah.

Kesepakatan ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah Arab Saudi dapat memiliki senjata nuklir melalui jalur tersebut. Para pengamat menilai bahwa meskipun perjanjian ini ditujukan untuk program nuklir sipil, ketiadaan protokol tambahan IAEA meningkatkan risiko penyalahgunaan untuk tujuan militer.