168 Tewas dalam Kebakaran Tai Po, Pemimpin Hong Kong Membungkuk Minta Maaf dan Janji Reformasi

Pemimpin Hong Kong John Lee menyampaikan permohonan maaf resmi kepada para korban dan masyarakat atas kebakaran besar yang melanda kompleks hunian Wang Fuk Court, distrik Tai Po, pada November 2025. Tragedi tersebut menewaskan 168 orang dan menjadi kebakaran paling mematikan di Hong Kong sejak 1948.

Permintaan maaf itu disampaikan Lee pada Kamis (29/10), bertepatan dengan perilisan laporan investigasi independen setebal lebih dari 1.000 halaman. Dalam kesempatan tersebut, Lee membungkuk bersama tujuh pejabat pemerintah lainnya sebagai bentuk penyesalan resmi.

"Sebagai kepala eksekutif dan pimpinan pemerintahan, saya merasa sangat sedih," ujar Lee. Ia menegaskan, "Atas nama pemerintah Daerah Administratif Khusus (SAR), saya menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan masyarakat luas."

Laporan yang disusun panel independen pimpinan seorang hakim menyatakan empat departemen pemerintah turut bertanggung jawab atas kebakaran. Menurut laporan itu, tidak ada departemen yang secara efektif menangani persoalan keselamatan kebakaran, sehingga keluhan warga mengenai potensi bahaya renovasi selama lebih dari satu tahun tidak mendapat tindak lanjut memadai.

Kebakaran melanda tujuh gedung apartemen setinggi 31 lantai di kompleks Wang Fuk Court, Hong Kong bagian utara. Saat kejadian, kompleks tersebut sedang menjalani renovasi dan bangunannya tertutup jaring pelindung debu serta perancah konstruksi. Investigasi menduga kebakaran dipicu sumber panas yang diduga berasal dari puntung rokok.

Lee berjanji pemerintah akan segera membenahi sistem pengawasan dan regulasi, khususnya di sektor konstruksi. "Kebakaran memang telah dipadamkan, namun reformasi baru saja dimulai," demikian bunyi laporan investigasi tersebut.

Selain meminta maaf, Lee mengumumkan pengunduran diri Sekretaris Perumahan Hong Kong Winnie Ho. Ho menjadi pejabat pemerintah pertama yang mundur akibat insiden kebakaran tersebut.

Tragedi ini juga memaksa ribuan penghuni meninggalkan tempat tinggal mereka karena bangunan tidak lagi layak dihuni.