Zelensky Tegas Tolak Pemilu di Tengah Perang, Sebut Bisa Jadi Tsunami yang Memecah Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menolak wacana penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Dalam pernyataan resminya pada Minggu (23/8), ia menyebut pemilu di masa perang sebagai risiko besar yang dapat memecah belah negara. "Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," ujarnya seperti dikutip CBS News.

Pernyataan ini muncul hanya empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, secara terbuka mendesak agar pemilu tetap digelar. Fedorov, yang dicopot dari jabatannya bulan lalu, menyampaikan desakan tersebut melalui video pada Selasa (18/8). Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia dan rakyat Ukraina harus tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," kata Fedorov. Ia menambahkan, "Kita bertempur justru karena kita ingin tetap menjadi negara Eropa yang merdeka."

Langkah Fedorov dinilai sebagai tantangan politik terbesar terhadap kekuasaan Zelensky sejak konflik pecah. Namun, ia tidak mengungkapkan apakah memiliki ambisi politik pribadi. Sementara itu, Zelensky telah memberlakukan undang-undang darurat militer sejak invasi Rusia pada Februari 2022, yang secara hukum melarang pemilu selama masa darurat.

Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyebut Zelensky memiliki "pertanyaan yang harus dijawab" terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya, merujuk pada penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang diumumkan pekan lalu. Ia menegaskan rakyat Ukraina tidak boleh takut untuk mendiskusikan gagasan pemilu di masa perang.

"Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" cetus Fedorov.

Zelensky memecat Fedorov pada pertengahan Juli lalu karena perselisihan sengit dengan Panglima Tinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut sempat memicu protes dari ribuan warga di berbagai kota yang mengkritik pencopotan menteri populer itu. Selama menjabat, Fedorov diakui berhasil mengubah peta pertempuran menguntungkan Ukraina, termasuk meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia hingga sepuluh kali lipat dan memperkuat persenjataan domestik.