Mendag Budi Santoso Sebut Ekspor UMKM Tembus Rp6,21 Triliun, Mayoritas Pelaku Usaha Baru Pertama Kali Menembus Pasar Global

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa transaksi ekspor yang difasilitasi pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai US$347 juta atau setara Rp6,21 triliun dengan asumsi kurs Rp17.920 per dolar AS. Capaian itu tercatat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 melalui program UMKM Bisa Ekspor. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya US$134,8 juta.

"Tahun lalu transaksinya mencapai US$134,8 juta. Tahun ini sampai Januari sampai Agustus transaksinya sudah US$347 juta. Dan itu rata-rata 60 persen belum pernah ekspor," ujar Budi dalam acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan di Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Program UMKM Bisa Ekspor dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari luar negeri. Kemendag memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan di berbagai negara, termasuk atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di 33 negara dengan total 46 perwakilan. Melalui program ini, UMKM dapat mempresentasikan produk mereka sebelum dipertemukan dengan calon buyer.

Selain mendorong ekspor, pemerintah juga berupaya mempermudah UMKM masuk ke pasar ritel modern dalam negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah sertifikasi barcode bekerja sama dengan GS1 Indonesia untuk produk pangan kemasan dan produk perawatan kecantikan. Menurut Budi, barcode memudahkan proses layanan, penyimpanan, distribusi, hingga pendataan produk sehingga lebih mudah diterima jaringan ritel modern.

"Hari ini kita melakukan sertifikasi barcode untuk produk lokal, untuk UMKM kita biar lebih mudah diterima di ritel modern. Jadi kalau di ritel modern kan pakai barcode segala macam, jadi kita fasilitasi dengan perusahaan GS1 Indonesia," jelasnya. Tahap awal, fasilitas ini menyasar 50 perusahaan UMKM yang telah melalui proses kurasi.

Budi menegaskan barcode bukan satu-satunya syarat untuk masuk ritel modern. Kualitas produk tetap menjadi pertimbangan utama karena jaringan ritel memiliki standar yang harus dipenuhi. Produk juga harus melalui kurasi dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Pemerintah juga telah bekerja sama dengan Aprindo dan Hippindo untuk memperluas penyerapan produk lokal di ritel modern. Budi menyebut hampir 80 persen produk yang mengisi ritel modern saat ini merupakan produk lokal. Pola kemitraan ini diterapkan setelah aturan yang mewajibkan ritel modern menyerap minimal 30 persen produk lokal dipersoalkan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap tidak adil.

Selain akses ritel dan ekspor, pemerintah menyiapkan fasilitas branding bagi sekitar 500 UMKM yang akan diluncurkan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41. Program tersebut mencakup pembenahan kemasan, kualitas, hingga branding produk agar lebih siap bersaing di pasar. Pemerintah juga memiliki program Desa Ekspor untuk membantu produk dari desa melalui standardisasi dan peningkatan kualitas.

TEI ke-41 akan berlangsung pada 14-18 Oktober di ICE BSD. Hingga saat ini, sekitar 5.400 buyer asing telah mengonfirmasi kehadiran dan jumlahnya masih berpotensi bertambah. Pada TEI tahun sebelumnya, jumlah buyer mencapai 8.045 dengan nilai transaksi US$22,8 miliar atau setara Rp408,59 triliun. Untuk tahun ini, pemerintah memasang target transaksi US$17,5 miliar atau Rp313,28 triliun, lebih tinggi dari target tahun sebelumnya sebesar US$16,5 miliar atau Rp295,37 triliun.