Kelapa Kini Jadi Rebutan Dunia, Pemerintah Siapkan 51.721 Hektare Kawasan Baru pada 2027

Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat posisi kelapa sebagai komoditas strategis. Melalui Coconut Area Development Plan pada 2027, total kawasan pengembangan kelapa ditargetkan mencapai 51.721 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rencana itu mencakup 42.721 hektare untuk area ekspansi dan 9.000 hektare untuk peremajaan atau replanting, dengan dukungan anggaran sekitar Rp154,58 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rangkaian World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Menurutnya, kelapa kini menjadi salah satu komoditas utama yang akan dikembangkan karena nilai ekonominya dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas perkebunan lain.

Zulhas menjelaskan, permintaan global terhadap kelapa terus meningkat seiring perubahan pola konsumsi. Kelapa tidak lagi hanya digunakan sebagai bahan pangan tradisional, tetapi juga semakin banyak dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman. Ia mencontohkan kebiasaan minum kopi yang kini memakai santan atau kelapa, bukan susu, di sejumlah negara seperti Tiongkok, Asia, dan India. Kondisi itu membuat kelapa menjadi komoditas yang diperebutkan.

Meski peluang pasar terbuka lebar, Indonesia menghadapi tantangan berupa banyaknya tanaman kelapa yang sudah berusia tua dan telah lama ditanam. Pemerintah pun akan mempercepat pembibitan dan peremajaan dengan varietas yang memiliki masa produksi lebih cepat. Zulhas menyebut kelapa dalam umumnya baru berbuah setelah enam sampai tujuh tahun, sehingga diperlukan varietas baru yang bisa berbuah dalam tiga tahun agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari Thailand.

Pengembangan kawasan dalam rencana 2027 direncanakan menyebar mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Selain peremajaan, langkah ini diarahkan untuk memperkuat produktivitas perkebunan rakyat dan memperluas basis produksi kelapa nasional.

Zulhas menegaskan, pengembangan kelapa tidak berhenti pada penanaman dan perluasan lahan. Pemerintah juga akan memperkuat manajemen perkebunan serta industri pengolahan agar nilai ekonomi kelapa dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri. Hilirisasi akan melibatkan Kementerian Pertanian, Menteri Hilirisasi, termasuk Danantara, dengan fokus pada bibit, manajemen perkebunan, industri, dan pengolahan.

Menurutnya, pengembangan industri hilir penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk turunan kelapa dengan nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan kelapa ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat perkebunan rakyat. Zulhas menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Dukungan bagi perkebunan rakyat akan mencakup penyediaan bibit, pengembangan kawasan, peningkatan produktivitas, manajemen perkebunan, hingga hilirisasi. Zulhas menyebut pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, pemerintah mulai mengembangkan perkebunan rakyat, antara lain kelapa, kopi, cengkeh, dan cokelat, dengan kelapa sebagai prioritas utama.

Pelaksanaan World Coconut Day 2026 di Manado dinilai menjadi momentum penguatan posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat pengembangan kelapa sekaligus memperluas jejaring kerja sama industri kelapa global. Forum bertema Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods itu berlangsung pada 7-10 Oktober 2026 dan mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara, dengan International Conference diikuti sekitar 500 peserta.

Dengan rencana pengembangan 51.721 hektare pada 2027, pemerintah menegaskan kelapa bukan lagi sekadar komoditas perkebunan rakyat, melainkan bagian dari strategi membangun pangan, industri, energi, lapangan kerja, dan sumber penghidupan masyarakat. Zulhas menuturkan, kelapa sekarang menjadi rebutan sehingga Indonesia harus bergerak cepat agar bukan hanya menjadi penghasil kelapa, tetapi juga pemain utama dalam industri kelapa dunia.