Iran Klaim Sedang Berperang Skala Penuh Melawan AS, Ekonomi hingga Militer Jadi Medan Tempur

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya saat ini berada dalam kondisi perang skala penuh melawan Amerika Serikat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato yang disiarkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, dan dikutip Anadolu Agency. Menurutnya, pertempuran tersebut mencakup tiga bidang sekaligus, yaitu ekonomi, militer, dan keamanan.

"Kita sedang berada dalam perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh," ujar Pezeshkian. Ia juga mengakui pemerintahannya merasa malu karena masih ada persoalan dalam perekonomian nasional. Meski demikian, ia menegaskan Iran tetap berupaya bertahan di tengah tekanan dan sanksi yang dijatuhkan AS.

Dalam pidatonya, Pezeshkian menyinggung pernyataan Presiden AS Donald Trump yang berencana menjatuhkan sanksi paling berat terhadap Iran. "Trump dengan mudah mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang paling berat atau paling mengerikan terhadap Iran," katanya. Namun, ia menegaskan Teheran akan berdiri teguh dan terus berusaha memenuhi kebutuhan rakyat di tengah perang yang tidak seimbang.

Lebih lanjut, Pezeshkian menyebut bahwa pihak yang berseberangan dengan Iran sebelumnya memperkirakan negara ini akan mengalami nasib seperti Venezuela jika pemerintahannya jatuh. Namun, prediksi itu tidak terbukti. "Musuh telah memperkirakan bahwa jika Iran jatuh, negara itu akan menjadi seperti Venezuela. Bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi Iran malah menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan kohesinya," tegasnya.

Pezeshkian juga menambahkan bahwa pemerintah Iran terus berupaya mencegah perpecahan dan konflik di dalam negeri. "Dengan segenap kekuatan kami untuk menghindari perpecahan, konflik, dan ego," ujarnya.

Hubungan Iran dan AS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan positif melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni lalu. Kesepakatan yang dimediasi Pakistan dan Qatar itu mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari. Kedua negara kemudian sepakat melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir.

Namun, proses perundingan kembali terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan navigasi di Selat Hormuz. Selat tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan dan ekspor minyak serta gas dunia.