Beras Makin Mahal di 132 Daerah, Minyakita Jauh di Atas HET: Ini Pemicunya

Jakarta – Tekanan inflasi pangan kembali mengemuka. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga beras di sejumlah daerah terus merangkak naik hingga pekan ketiga Agustus 2026. Tercatat, 132 kabupaten/kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) beras, sementara harga Minyakita secara nasional masih betah di atas harga eceran tertinggi (HET).

Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, mengungkapkan kenaikan harga beras terjadi dengan variasi yang cukup lebar antarwilayah. Di tingkat provinsi, Gorontalo mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 7,96 persen. Namun, jika dirinci per kabupaten/kota, kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai 13,01 persen, disusul Pohuwato 9,70 persen, Gorontalo Utara 6,35 persen, Kabupaten Deiyai 6,32 persen, dan Bengkulu Selatan 6,24 persen.

"Kalau dilihat lebih detail menurut kabupaten/kota, terdapat 132 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan minggu ketiga Agustus 2026," ujar Sarpono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (24/8). Meski demikian, ada 10 provinsi yang mencatat penurunan IPH beras, antara lain Papua Barat Daya, Sumatra Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras berdasarkan kualitas. Harga beras medium naik 0,27 persen dibandingkan Juli 2026 menjadi rata-rata Rp14.520 per kilogram (kg), sedangkan beras premium naik 0,23 persen menjadi Rp16.368 per kg hingga minggu ketiga Agustus. Kondisi ini terjadi meski Perum Bulog mengklaim telah meningkatkan penyaluran beras.

Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, menyebut penyaluran beras pada Agustus mencapai 7.000-8.000 ton per hari, naik signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya 3.000-4.000 ton per hari. "Dan ini terus kami upayakan tetap terjaga," ujarnya. Bulog juga melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mempertanyakan efektivitas intervensi tersebut. Ia meminta Bulog mencocokkan daerah yang mengalami kenaikan harga dengan wilayah yang telah mendapatkan intervensi pangan. "Saya paham paparan ini setiap minggu penyalurannya naik. Tapi kenapa harga beras di kabupaten itu naik jumlahnya menjadi 132 kabupaten/kota? Nah, ini pertanyaan saya, apakah Bapak (Bulog) tidak tepat sasaran?" tegas Tomsi.

Menanggapi hal itu, Wawan mengatakan Bulog akan memprioritaskan wilayah yang masih menunjukkan kenaikan IPH, termasuk Gorontalo yang dinilai perlu intervensi lebih lanjut. Di sisi lain, harga Minyakita secara nasional masih berada di atas HET meski secara bulanan mengalami penurunan. Sarpono mencatat rata-rata harga Minyakita pada minggu ketiga Agustus turun 0,19 persen dibandingkan Juli 2026, namun masih mencapai Rp16.344 per liter, lebih tinggi dari HET Rp15.700 per liter.

Kenaikan harga Minyakita masih terjadi di sejumlah daerah, dengan Kabupaten Puncak Jaya mencatat kenaikan tertinggi sebesar 8,11 persen, disusul Kota Tual 6,01 persen, Kota Palembang 3,33 persen, Kota Blitar 2,73 persen, dan Kabupaten Lima Puluh Kota 2,37 persen. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru Dwi Putra, menyebut jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH Minyakita meningkat dari 87 menjadi 90 daerah dibandingkan pekan sebelumnya.

Nawandaru menekankan pentingnya memastikan pasokan Minyakita tersedia secara kontinu di pasar rakyat sebelum menggelar pasar murah. Ia juga mendorong produsen dan eksportir CPO meningkatkan realisasi domestic market obligation (DMO), yang saat ini telah mencapai 49,31 persen. Pemerintah berkomitmen terus memantau pasokan dan meminta pedagang menjual Minyakita sesuai HET.