GAPKI Dorong Aturan Biofuel Lebih Lentur, Pasokan Sawit Bisa Diarahkan ke Ekspor

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan penggunaan sawit untuk bahan bakar nabati atau biofuel perlu dibuat lebih lentur. Usulan itu disampaikan agar alokasi sawit untuk biodiesel dapat menyesuaikan kondisi harga minyak sawit dan minyak bumi.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono menjelaskan, ketika harga minyak bumi sedang tinggi, penggunaan sawit untuk biodiesel bisa didorong lewat kebijakan subsidi. Sebaliknya, saat harga minyak sawit lebih tinggi, sebagian pasokan sawit dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

"Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel," kata Mukti dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10).

Menurut Mukti, fleksibilitas itu meniru kebijakan energi yang diterapkan Brasil. Pada saat harga minyak nabati atau minyak bumi sangat tinggi, subsidi bisa menjadi pilihan. Namun ketika harga minyak sawit yang justru tinggi, ekspor menjadi opsi yang lebih menguntungkan.

GAPKI menilai fleksibilitas tersebut penting karena peningkatan konsumsi sawit di dalam negeri, termasuk untuk biodiesel, berpotensi menekan pasokan untuk pasar ekspor. Dampaknya, penerimaan negara dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan subsidi biodiesel juga bisa ikut tergerus.

"Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun," ujar Mukti.

GAPKI memperkirakan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia berpotensi turun sekitar 3-4 juta ton pada 2027. Proyeksi itu sejalan dengan konsumsi sawit dalam negeri yang terus meningkat, sementara produksi CPO nasional cenderung stagnan. Dalam lima tahun terakhir, produksi sawit Indonesia berada di kisaran 51-56 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel terus bertambah.

Khusus biodiesel, kebutuhan CPO diperkirakan terus naik. Mukti memperkirakan penggunaan CPO untuk biodiesel yang pada 2025 sekitar 12,4 juta ton akan mencapai lebih dari 14 juta ton pada 2026 dan berpotensi menyentuh 17 juta ton pada 2027.

Dengan produksi yang relatif tidak banyak berubah dan konsumsi domestik yang meningkat, ruang ekspor CPO Indonesia diperkirakan semakin sempit. Karena itu, GAPKI mendorong peningkatan produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

GAPKI juga mengusulkan pemerintah menyiapkan kawasan khusus untuk pengembangan sawit yang didedikasikan bagi kebutuhan energi. Langkah itu dinilai dapat mencegah gangguan pasokan untuk pangan maupun ekspor. "Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua," ujar Mukti. Menurut dia, jika program itu berhasil, kebutuhan pangan dan ekspor tidak akan terganggu dan semuanya bisa berjalan lancar.