Aturan Batas Belanja Pegawai 30 Persen Diterapkan, Senator Sebut Daerah Bakal Menjerit

Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, menilai penerapan aturan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah berpotensi menimbulkan persoalan besar bagi banyak pemerintah daerah. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Peringatan tersebut disampaikan Darmansyah dalam program Forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11). Menurutnya, aturan itu menjadi salah satu isu krusial yang kini dihadapi daerah.

"Porsi anggaran untuk operasional atau rutin itu maksimum harus 30 persen. Itu patokan undang-undangnya. Nah, daerah menjerit semua," ujar Darmansyah, menggambarkan keluhan yang muncul dari sejumlah pemerintah daerah.

Ia menyebut banyak daerah mengaku akan kesulitan membayar gaji pegawai, termasuk tenaga PPPK, jika ketentuan tersebut diberlakukan. Keluhan itu, kata dia, muncul karena struktur anggaran daerah selama ini masih didominasi belanja operasional.

Darmansyah lantas mencontohkan kondisi anggaran Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penelusurannya, porsi belanja modal di daerah itu hanya tersisa sekitar 9 persen, sementara belanja operasional mencapai 77 persen.

"Jadi ini sangat-sangat berat sebetulnya dilihat dari sisi itu," katanya.

Dalam UU HKPD, batas belanja pegawai maksimal 30 persen mencakup gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat menunda penerapan ketentuan mandatory spending atau belanja wajib bagi pemerintah daerah pada 2027. Kesepakatan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dalam rapat paripurna persetujuan RAPBN 2027 pada Selasa (29/9). Penundaan diambil untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi.

Darmansyah juga menyinggung pembahasan tripartit UU HKPD yang mengatur mekanisme penerimaan dan transfer ke daerah. Menurutnya, undang-undang tersebut membawa banyak perubahan, salah satunya formulasi Dana Alokasi Umum yang diatur kembali berdasarkan kinerja daerah.

Diskusi dalam Senator Menyapa episode dua berfokus pada Transfer ke Daerah sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional. Instrumen ini meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta transfer lainnya, dengan persoalan yang terus mengemuka seputar kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah.