DPRD Padang Panjang Setujui APBD 2027, Lima Fraksi Soroti PAD hingga Pemulihan Pascabencana

DPRD Kota Padang Panjang resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna, Senin (26/10/2026). Kedua regulasi tersebut adalah Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada kesempatan yang sama, DPRD juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Padang Panjang Tahun 2027.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padang Panjang itu dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis hadir bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra, Sekretaris Daerah Doni Hendra, serta sejumlah pejabat perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Hendri Arnis mengapresiasi DPRD atas pembahasan kedua Ranperda tersebut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, terlebih di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah kota perlu aktif mencari sumber pendanaan lain agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan optimal.

Hendri mendorong perluasan peluang pendanaan melalui pemerintah pusat dan provinsi, kerja sama antardaerah, serta dukungan dunia usaha. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan melalui pemutakhiran basis data, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif. Ia juga meminta perangkat daerah menyiapkan pelaksanaan APBD 2027 tepat waktu dan mengutamakan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebelum persetujuan diambil, lima fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir dan rekomendasi. Kelima fraksi itu adalah NasDem, PAN, Gerindra, Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, serta PBB-PKS. Secara umum, mereka mendorong penguatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Dari sisi belanja, fraksi-fraksi meminta prioritas diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan perlindungan sosial. Pemulihan pascabencana, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dukungan bagi petani, kemudahan perizinan bagi investor lokal, serta penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak diharapkan memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hendri Arnis berharap regulasi ini dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang menjamin hak anak. Ia menegaskan bahwa upaya mewujudkan Kota Layak Anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pendapat akhir fraksi, perhatian diarahkan pada penguatan Forum Anak, layanan pengaduan dan pendampingan, serta perlindungan bagi anak penyandang disabilitas dan anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Fraksi-fraksi juga menekankan peran Niniak Mamak dan Bundo Kanduang dalam memperkuat pengasuhan anak yang selaras dengan nilai adat dan budaya Minangkabau.

Dengan disetujuinya kedua Ranperda, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menindaklanjutinya melalui tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan. Untuk APBD 2027, perangkat daerah diminta memastikan persiapan dan pelaksanaan berjalan tepat waktu dengan belanja yang efektif dan berorientasi pada prioritas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.