China Desak Israel Hentikan Pembangunan Pemukiman Paksa di Tepi Barat, Serukan Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyampaikan peringatan tegas kepada Israel agar menghentikan pembangunan pemukiman yang dilakukan secara paksa di Tepi Barat. Desakan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam pertemuan di Azerbaijan. Kementerian Luar Negeri China mengungkapkan pertemuan itu melalui pernyataan resmi pada Jumat (16/10).

Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi menegaskan bahwa China memandang persoalan Palestina sebagai salah satu ketidakadilan historis terbesar pada abad ini. Menurutnya, penyelesaian yang adil bagi Palestina harus menjadi perhatian serius komunitas internasional. Ia juga menekankan bahwa solusi dua negara merupakan jalan yang tepat untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.

Selain menuntut penghentian pemukiman, Wang Yi mendesak agar akses penuh ke Jalur Gaza segera dibuka sebagai prioritas utama. Langkah itu dinilai sangat diperlukan untuk mencegah bencana kemanusiaan yang semakin meluas di wilayah Palestina tersebut. Wang menegaskan bahwa penderitaan warga Gaza tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan nyata dari dunia internasional.

Wang Yi menyatakan bahwa China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong semua pihak kembali ke meja perundingan sesegera mungkin. Ia berharap dialog tersebut dapat membuka jalan menuju penyelesaian politik atas konflik yang telah berlangsung lama. Menurutnya, hanya melalui jalur diplomasi, perdamaian yang berkelanjutan dapat terwujud.

Pernyataan itu disampaikan Wang Yi saat menghadiri Konferensi tentang Interaksi dan Langkah-Langkah Pembangunan Kepercayaan di Asia (CICA) ke-7 di Baku, Azerbaijan. Ia hadir sebagai utusan khusus Presiden China, Xi Jinping, sebagaimana dilaporkan kantor berita pemerintah China, Xinhua. Kehadiran Wang dalam forum tersebut menegaskan komitmen China untuk berperan aktif dalam urusan regional.

Desakan Beijing terhadap Israel muncul di tengah upaya China memperluas pengaruh diplomatiknya di Timur Tengah. Pada September lalu, Presiden Xi Jinping mengunjungi Kairo dan menyerukan negara-negara di kawasan itu untuk menentang campur tangan eksternal serta mempertimbangkan pembentukan kembali tatanan keamanan regional. Kunjungan tersebut berlangsung saat China berupaya memperkuat posisinya di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, kedua pemimpin juga mendorong solusi diplomatik untuk mengakhiri perang. Juru bicara kepresidenan Mesir menyatakan keduanya menyerukan tercapainya kesepakatan komprehensif melalui jalur diplomasi. Hal ini menunjukkan konsistensi China dalam mendukung penyelesaian damai di kawasan.

Sebelumnya, pada Maret, China turut mengecam serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran serta mendesak penghentian serangan segera. Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, bahwa serangan terhadap Iran terjadi ketika perundingan antara Washington dan Teheran telah menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk dalam pembahasan kekhawatiran keamanan Israel. Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri China setelah perang pecah.

Di sisi lain, China memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Iran. Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China menyebut Beijing sebagai mitra dagang utama Teheran dan memperkirakan China membeli hingga 90 persen minyak Iran. Pada 2021, China dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun. Pada saat yang sama, China juga terus membangun hubungan dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, serta mempertahankan hubungan perdagangan penting dengan AS dan Israel.