Anwar Ibrahim Murka: Israel Tender 1.200 Rumah Ilegal di Tepi Barat, Malaysia Siap Bertindak
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras keputusan Israel mengeluarkan tender pembangunan 1.200 unit rumah di Tepi Barat melalui Proyek E1. Ia menegaskan permukiman itu ilegal dan merusak keutuhan Palestina. Malaysia berjanji mencatat perusahaan yang berpartisipasi dan akan bertindak tegas.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan kecaman keras terhadap langkah Israel yang mengeluarkan tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah baru di Tepi Barat. Proyek yang dikenal dengan nama Permukiman E1 itu dinilai akan membelah wilayah Tepi Barat dan mengancam keutuhan negara Palestina.
Dalam pernyataannya melalui akun media sosial X pada Kamis (20/8), Anwar menegaskan bahwa keputusan rezim Israel tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. "Saya tanpa ragu mengecam keputusan rezim Israel untuk mengeluarkan tender konstruksi untuk proyek permukiman E1," ujarnya.
Menurut Anwar, kawasan di sebelah timur Yerusalem yang menjadi lokasi proyek tersebut memiliki arti strategis bagi kelangsungan negara Palestina. Ia juga mengingatkan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan pelanggaran hukum internasional, namun Israel terus bertindak tanpa mendapat hukuman yang setimpal.
Lebih lanjut, Anwar menyoroti situasi yang semakin memprihatinkan di wilayah tersebut. "Di tengah kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat dan genosida yang sedang berlangsung di Gaza, keputusan ini menunjukkan bahwa rezim Israel telah meninggalkan bahkan upaya untuk mencari perdamaian atau menghormati kehendak komunitas internasional," imbuhnya.
Perdana Menteri Malaysia itu menegaskan komitmen negaranya untuk berdiri teguh bersama rakyat Palestina. Malaysia mendukung penuh hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang berdaulat, layak, utuh, dan merdeka.
Anwar juga memberikan peringatan tegas kepada perusahaan-perusahaan internasional yang berniat berpartisipasi dalam tender tersebut. "Malaysia akan mencatat dengan saksama setiap perusahaan internasional yang memilih untuk berpartisipasi dalam tender ini dan akan bertindak sesuai dengan itu," tegasnya.
Proyek E1 sebenarnya telah menjadi sorotan sejak Agustus tahun lalu. Rencana pembangunan permukiman ilegal ini sempat tertunda bertahun-tahun akibat tekanan dari Amerika Serikat. Namun, Israel akhirnya meresmikan proyek tersebut dan terus berupaya merealisasikan pembangunannya.
Israel yang menduduki Tepi Barat terus membangun permukiman ilegal meskipun mendapat kecaman dari berbagai organisasi dan komunitas internasional. Langkah ini dinilai semakin memperumit upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)