16 Hari Mogok Makan, Tuntutan Mahasiswa Jharkhand Akhirnya Dikabulkan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi mogok makan yang dilakukan pemimpin mahasiswa Davendra Nath Mahto di India akhirnya dihentikan pada Senin (17/8). Penghentian ini terjadi setelah tuntutan para demonstran dipenuhi oleh pemerintah negara bagian Jharkhand, yaitu pembatalan ujian rekrutmen pegawai negeri tingkat sarjana yang diselenggarakan oleh Jharkhand Staff Selection Commission (JSCC).

Aksi yang telah berlangsung selama 16 hari ini mendapat perhatian serius dari anggota dewan dan pemerintah setempat. Dalam pernyataannya di hadapan Menteri Herman Soren, pemimpin Kongres Rahul Gandhi, dan Menteri Negara Bagian Dipiki Pandey, Mahto mengungkapkan bahwa perjuangan ini dimulai sejak 2 Juli lalu.

Mahto menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Jharkhand yang dinilainya berani mengambil keputusan penting dengan membatalkan ujian yang sarat kebocoran dan kecurangan. "Saya berterima kasih kepada pemerintah Jharkhand karena telah menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan penting seperti itu, membatalkan ujian adalah tantangan terbesar," ujarnya.

Meski menangguhkan aksi protes, Mahto menegaskan akan terus mengawal reformasi di sektor rekrutmen. Ia bahkan menyatakan kesiapannya jika diperlukan undang-undang baru atau amandemen konstitusi untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. "Jika ini mengharuskan Majelis Legislatif untuk memberlakukan undang-undang baru atau memberlakukan amandemen konstitusi, maka biarlah demikian," tambahnya.

Aksi mogok makan ini merupakan bagian dari demonstrasi ribuan mahasiswa di Jharkhand yang menuntut reformasi dalam pelaksanaan ujian rekrutmen sejak Juli lalu. Salah satu tuntutan utama para pelajar dan pencari kerja adalah perombakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen di negara bagian tersebut.

Para demonstran juga menuntut pencopotan Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan terkait dugaan kebocoran soal ujian dan berbagai ketidakberesan dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut akhirnya terwujud setelah Pradhan resmi mengundurkan diri pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Aksi ini dipimpin oleh Cockroach Janta Party, partai politik yang baru dibentuk sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan kaum muda pengangguran dengan kecoak. Kini, dengan tercapainya tuntutan, para mahasiswa berharap reformasi yang lebih menyeluruh dapat segera diwujudkan.