Survei Sebut Blok Penentang Netanyahu Unggul Tipis, Kursi Knesset Masih Terbelah

Peta politik Israel memasuki fase krusial menjelang pemilihan umum yang berpotensi mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Survei Channel 13 memperlihatkan partai-partai Yahudi Israel yang menentang Netanyahu diproyeksikan meraih 52 kursi di parlemen, sedangkan blok pendukungnya memperoleh 51 kursi. Kedua kubu sama-sama belum mencapai 61 kursi, ambang minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas di Knesset.

Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eisenkot memimpin dengan proyeksi 22 kursi. Sementara Partai Likud pimpinan Netanyahu diproyeksikan hanya memperoleh 18 kursi. Meski demikian, keunggulan kubu penentang Netanyahu belum menjamin pergantian pemerintahan. Eisenkot menolak membentuk koalisi dengan partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel, padahal kelompok tersebut diproyeksikan memiliki sekitar 12 kursi. Kondisi ini membuka kemungkinan Knesset kembali terpecah tanpa satu kubu yang mampu menguasai mayoritas.

Untuk mempertahankan kekuasaan, Netanyahu harus membentuk koalisi berbeda atau menciptakan kejutan politik yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ketidakpastian politik itu terasa di Yerusalem, kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama dan identitas beragam. Hampir tiga tahun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta perang yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan Iran, pemilih dihadapkan pada pertanyaan mengenai arah masa depan Israel.

Sebagian warga menilai pemerintahan Netanyahu harus bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas. Sebagian lainnya tetap mendukungnya dan menganggap perang di berbagai front harus dituntaskan di bawah kepemimpinannya. "Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus bertanggung jawab," kata Ilda, pemilik toko pakaian di Jalan Jaffa, Yerusalem. Ia menyoroti laporan investigasi Haaretz yang menyebut Netanyahu telah mendapat peringatan mengenai kemungkinan serangan besar Hamas, tuduhan yang dibantah Netanyahu.

Kemarahan terhadap pemerintah berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik. Data Institut Demokrasi Israel menunjukkan rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap delapan lembaga negara yang dipantau hanya mencapai 34 persen pada 2025, turun dari 61 persen pada 2012. Survei lembaga yang sama menemukan 68 persen responden Yahudi Israel menyatakan serangan 7 Oktober menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan mereka pada pemilu mendatang.

Di Yerusalem Barat, wilayah yang selama ini menjadi basis kuat Netanyahu dan kelompok sayap kanan, sejumlah pemilih mulai mempertimbangkan pilihan lain. Isolasi diplomatik Israel dan konflik berkepanjangan menjadi kekhawatiran, termasuk bagi sebagian warga yang sebelumnya mendukung agenda politik sayap kanan. "Negara ini membutuhkan perubahan radikal. Saya rasa saya akan memilih Naftali Bennett," kata Yosef, 26 tahun, seperti dilaporkan The Guardian. Bennett merupakan mantan perdana menteri dari kubu kanan yang kini memimpin aliansi B'Yachad dan menjadi salah satu pesaing politik Netanyahu.

Sementara itu, pendukung Netanyahu dan politikus sayap kanan seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich ingin koalisi saat ini kembali berkuasa. Mereka mendukung kelanjutan operasi militer Israel di Gaza, Iran, Lebanon, dan Tepi Barat. Di kubu yang menginginkan perubahan, Eisenkot dipandang sejumlah pendukungnya sebagai figur yang dapat mengalihkan perhatian pemerintah ke persoalan domestik, termasuk pendidikan, layanan sosial, dan ekonomi.

Warga di sebuah kafe di Jaffa, Turgeman, mengatakan akan memilih Eisenkot karena kecewa terhadap kepemimpinan Netanyahu. "Kita membutuhkan perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga, yang telah melonjak karena perang," katanya. Harga pangan, termasuk buah dan sayuran segar, meningkat 9,5 persen dalam dua tahun terakhir di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan. Ia juga mengkritik dukungan finansial pemerintah kepada komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi, yang menjadi sumber ketegangan terkait kebijakan wajib militer.

Meski demikian, Netanyahu masih memiliki pendukung loyal. Penjual buah di pasar Mahane Yehuda sekaligus pendukung Likud, Avraham Levy, 76 tahun, yakin Netanyahu akan kembali memperoleh mayoritas. "Saya yakin Netanyahu akan menang. Kita akan memiliki mayoritas. Kita perlu mendukung Netanyahu karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Jika dia tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya?" katanya, merujuk pada perang Israel di berbagai front. Di antara pemilih sayap kanan, sebagian juga mendukung politikus yang lebih jauh ke kanan, seperti Moshe Feiglin.

Partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel, termasuk Ra'am dan Joint List, berpeluang mendukung pemerintahan minoritas dari luar koalisi. Namun, prospek mereka mengikuti pemilu menghadapi hambatan. Pekan lalu, Komite Pemilihan Pusat memutuskan melarang Ra'am dan Joint List mengikuti pemilu setelah partai sayap kanan Otzma Yehudit mengajukan petisi yang menuduh keduanya mendukung terorisme dan menolak keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Keputusan itu masih digugat di Mahkamah Agung Israel, yang sebelumnya pernah membatalkan larangan serupa dalam pemilu terdahulu.