Runtuhnya Waduk Liulan di China Kembali Soroti Pengelolaan Bendungan

Runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, China selatan, pada awal Juli lalu kembali memunculkan sorotan terhadap sistem pengelolaan bendungan di Negeri Tirai Bambu. Sejumlah pengamat menilai insiden tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola waduk di China.

China memiliki hampir 100.000 bendungan dan waduk, jumlah terbanyak di dunia. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menyimpan air, menghasilkan listrik, serta mengendalikan banjir. Namun setiap musim hujan bendungan-bendungan itu justru berpotensi menjadi sumber bencana apabila tidak dikelola dengan baik.

Pengamat geopolitik Sun Lee menilai salah satu persoalan utama adalah praktik pelepasan air dari waduk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat di wilayah hilir. Menurutnya, pintu air kerap dibuka pada malam hari ketika sebagian besar warga sedang beristirahat sehingga waktu untuk melakukan evakuasi menjadi sangat terbatas. Ia mengutip kesaksian warga di Guangxi yang menyebut banjir datang secara tiba-tiba hingga menenggelamkan permukiman dan memaksa sebagian penduduk menyelamatkan diri ke atap rumah.

Insiden Waduk Liulan terjadi di Kota Hengzhou, Nanning, Guangxi, pada 6 Juli setelah wilayah itu diguyur hujan lebat akibat Topan Maysak. Warga mulai melihat air meluap sekitar pukul 03.00 dini hari sebelum bendungan akhirnya jebol beberapa jam kemudian. Banjir merendam sejumlah wilayah, menghancurkan lahan pertanian dan kolam ikan, serta memutus akses jalan, listrik, dan komunikasi bagi banyak warga. Otoritas setempat menaikkan status tanggap darurat banjir ke tingkat tertinggi dan mengerahkan tim penyelamat serta melakukan evakuasi warga terdampak.

Menurut Lee, tragedi tersebut bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia mengutip dokumen Biro Sumber Daya Air setempat pada 2022 yang menunjukkan puluhan proyek konservasi air belum menyelesaikan pemeriksaan kualitas konstruksi, termasuk proyek penguatan Waduk Liulan. Kondisi itu menunjukkan adanya persoalan kualitas pembangunan dan pengawasan terhadap infrastruktur air yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Lee juga mengaitkan insiden Liulan dengan tragedi Bendungan Banqiao di Provinsi Henan pada 1975 yang menjadi salah satu bencana bendungan paling mematikan dalam sejarah. Ia menyebut pemerintah China selama bertahun-tahun telah membatasi informasi mengenai skala tragedi tersebut. Pola serupa masih terlihat dalam penanganan berbagai insiden bendungan hingga saat ini.

Di balik data kerusakan, Lee menyoroti dampak yang dirasakan masyarakat. Ia mengutip kesaksian warga yang menyebut banjir mencapai lantai dua rumah hanya dalam hitungan jam, membuat banyak keluarga terjebak tanpa makanan maupun pasokan dasar. Sejumlah warga juga dilaporkan kehilangan anggota keluarga akibat derasnya arus banjir.

Lee menilai kurangnya peringatan dini, lemahnya pengawasan terhadap kualitas konstruksi, serta terbatasnya keterbukaan informasi menyebabkan berbagai persoalan terus berulang. Ia juga menyoroti meningkatnya penggunaan telepon seluler dan media sosial yang membuat dokumentasi warga mengenai kondisi di lapangan lebih mudah tersebar, memberikan gambaran yang berbeda dari narasi resmi pemerintah. Meski demikian, perubahan tersebut belum diikuti peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan bendungan.