Ratusan Ribu Warga Belanda Turun ke Jalan, Desak Pemerintah Jatuhkan Sanksi ke Israel

Lebih dari 200 ribu warga Belanda memadati jalanan Amsterdam pada Minggu (8/11) dalam aksi unjuk rasa besar bertajuk "Red Line" (Garis Merah). Mereka menuntut pemerintah Belanda mengambil sikap tegas terhadap Israel terkait konflik di Gaza. Massa mendesak pembatasan perdagangan yang lebih ketat serta penghentian seluruh penjualan senjata ke Israel.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi serupa yang pernah digelar pada awal Oktober tahun lalu dan Juni lalu di Den Haag. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah Belanda belum melakukan langkah signifikan untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza. "Apa yang terjadi di sana sungguh tidak manusiawi. Menurut saya, pemerintah Belanda tidak melakukan apa pun. Mereka tidak berani mengambil langkah serius apa pun," ujar Mike van Dongen, salah satu pengunjuk rasa.

Perdana Menteri Belanda Rob Jetten, yang tahun lalu sempat ikut dalam aksi serupa namun tidak hadir pada aksi kali ini, membela kebijakan pemerintahannya. Dalam konferensi pers mingguan pekan lalu, ia menyatakan, "Setiap hari dan setiap minggu kami berupaya semampu kami untuk meringankan situasi yang mengerikan di sana." Jetten juga mengeklaim pemerintahannya telah meningkatkan tekanan politik dan diplomatik terhadap Israel agar mematuhi kesepakatan terkait Gaza.

Agresi Israel di Jalur Gaza telah menewaskan 74 ribu orang, termasuk 21 ribu anak-anak. Gencatan senjata sempat diberlakukan pada 10 Oktober 2025, namun serangan dan pembunuhan dilaporkan terus berlanjut setiap hari. Konflik ini turut memanaskan hubungan diplomatik antara Belanda dan Israel. Menteri Luar Negeri Belanda mengundurkan diri tahun lalu setelah gagal mengupayakan sanksi baru terhadap Israel.

Sejak Februari lalu, pemerintah koalisi minoritas Belanda memberlakukan larangan impor terhadap produk-produk dari permukiman Israel. Kebijakan tersebut memicu perselisihan diplomatik dengan Israel. Aksi massa kali ini menjadi tekanan tambahan bagi pemerintah Belanda untuk mengambil posisi lebih keras dalam konflik Gaza.