SBY hingga Boediono Jadi Target, Bocoran Snowden Bongkar Penyadapan Australia

Praktik penyadapan terhadap kepala negara oleh negara lain memang kerap terjadi dalam dunia intelijen, meski risikonya dapat merusak hubungan bilateral. Salah satu kasus yang pernah menimpa Indonesia terjadi pada periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika nomor teleponnya disadap oleh pemerintah Australia.

Penyadapan itu berlangsung pada Agustus 2009. Selain SBY, sejumlah pejabat tinggi ikut menjadi sasaran, mulai dari istri presiden, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam, hingga Menteri Sekretaris Negara. Namun, kabar ini baru mencuat ke publik pada 2013, atau sekitar empat tahun setelahnya.

Terbongkarnya penyadapan selama 15 hari itu tak lepas dari bocoran dokumen rahasia yang diberikan Edward Snowden. Laporan tersebut menyebut pos diplomatik Australia, termasuk yang berada di Jakarta, terlibat dalam jaringan penyadapan bersama Amerika Serikat. Dokumen itu juga secara gamblang menuding badan intelijen elektronik Australia, Direktorat Sandi Pertahanan, menyadap sejumlah petinggi Indonesia. Saat itu, Australia masih dipimpin Perdana Menteri Kevin Rudd.

Media Australia ABC melaporkan salah satu dokumen rahasia berjudul '3G impact and update' memuat grafik upaya intelijen Australia mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Dokumen itu bahkan memuat daftar target penyadapan, lengkap dengan rekomendasi memilih salah satu nama, yang dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia.

Mengetahui dirinya menjadi sasaran, Indonesia pun murka. SBY menegaskan rakyat Indonesia berhak kesal dan marah atas tindakan Australia. Meski demikian, ia menekankan hubungan antarbangsa harus tetap dihadapi secara rasional, karena langkah yang diambil akan menentukan masa depan hubungan Indonesia-Australia.

Sebagai buntut kekecewaan, RI menangguhkan sejumlah kerja sama dengan Australia, termasuk patroli laut untuk menghentikan perahu imigran ilegal yang merapat ke Pulau Christmas. SBY lantas mengumumkan enam tahap pemulihan hubungan, mulai dari komunikasi antar-menlu dan utusan khusus, penyusunan kode etik (Code of Conduct/CoC), pemeriksaan CoC oleh presiden, pengesahan di depan pemimpin kedua negara, pelaksanaan dan evaluasi, hingga normalisasi hubungan.

Kedua negara akhirnya sepakat memasuki tahap baru normalisasi hubungan diplomatik melalui penandatanganan Code of Conduct. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menlu RI Marty Natalegawa menandatangani dokumen tersebut pada 28 Agustus 2014 di Nusa Dua, Bali.

Dalam CoC itu tercantum dua poin penting yang menyatakan kedua negara tidak akan lagi saling melakukan penyadapan. Kesepakatan menegaskan para pihak tidak akan menggunakan kapasitas intelijen, termasuk penyadapan, atau sumber daya lain dengan cara yang dapat merugikan kepentingan pihak lain.