Pemko Padang Desak Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Tengah Cuaca Ekstrem

Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau lokasi banjir di Gunung Sarik dan Lapau Munggu, mendesak BWS dan Pemprov Sumbar segera mengeksekusi proyek infrastruktur pengendali banjir. Pemko Padang mengerahkan personel DLH, BPBD, dan Samkar untuk membersihkan material banjir, serta berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembangunan check dam, sabo dam, dan penataan sungai.

Aug 12, 2026 - 00:09
Aug 12, 2026 - 00:09
 0
Pemko Padang Desak Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Tengah Cuaca Ekstrem
Pemko Padang Desak Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Tengah Cuaca Ekstrem

Pemerintah Kota Padang menghadapi tantangan ganda dalam pemulihan pascabencana. Di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana hidrometeorologi November 2025 yang belum tuntas, cuaca ekstrem kembali melanda dan memicu banjir di sejumlah titik, termasuk kawasan Gunung Sarik dan Lapau Munggu.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak pada Selasa (4/8/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Raju Minropa, Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta. Banjir terbaru menyebabkan sejumlah rumah warga dan fasilitas pendidikan terendam, meninggalkan lumpur dan sampah tebal.

Fadly Amran mengakui situasi ini menjadi ujian bagi percepatan pemulihan kota. Proses rehab-rekon bencana sebelumnya belum rampung, namun hantaman cuaca ekstrem sudah kembali terjadi. Meski demikian, ia memastikan Pemko Padang tidak tinggal diam dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan darurat.

"Saat ini seluruh personel DLH, BPBD, dan Samkar turun untuk membersihkan sisa material banjir," tegas Fadly di sela-sela peninjauan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan pemukiman dan fasilitas umum yang terdampak.

Sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, Pemko Padang mendorong percepatan realisasi pengerjaan infrastruktur dari pemerintah tingkat atas. Fadly menyatakan telah meminta Pemprov Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menyegerakan pelaksanaan proyek perbaikan infrastruktur pascabencana November 2025, meskipun harus melalui tahapan proses pengadaan.

Pemko Padang juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemprov Sumbar. Fadly menegaskan kebutuhan mendesak akan pembangunan check dam, sabo dam, dan penataan aliran sungai sebagai struktur pengendali banjir jangka panjang. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Padang memastikan jaringan drainase berfungsi optimal untuk mengurangi risiko banjir susulan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0