OJK Restui Merger Dua BPR Syariah di Sumut, Target Aset Tembus Rp28 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan atas penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) syariah di Sumatera Utara. PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan akan melebur ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyebut penggabungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat permodalan, memenuhi ketentuan modal inti minimum, sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari kedua BPR syariah dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional.

"Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional," ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

Triyoga juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR syariah hasil penggabungan semakin sehat dan kompetitif. Persetujuan merger sendiri tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tertanggal 4 November 2026.

Keputusan tersebut diserahkan Triyoga kepada pengurus dan calon pengurus bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (10/11). Melalui penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.

Penguatan permodalan itu diharapkan meningkatkan kemampuan bank dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan teknologi informasi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Jangkauan layanan juga ditargetkan semakin luas hingga Kabupaten Mandailing Natal.

OJK menilai langkah tersebut dapat memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara. Meski demikian, penggabungan belum berlaku efektif. Merger baru akan efektif setelah Menteri Hukum memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR syariah hasil penggabungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsolidasi ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi. Langkah ini juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016. OJK menyatakan akan terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.