Menteri LH Peringatkan Risiko Transisi Energi Bersih bagi Perempuan hingga Masyarakat Adat

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidyat menyoroti posisi kelompok rentan dalam proses transisi energi bersih di Indonesia. Menurutnya, prinsip keadilan dan inklusivitas harus menjadi fondasi kebijakan iklim, sehingga perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pesisir memperoleh ruang partisipasi serta akses setara untuk memanfaatkan peluang dari kebijakan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur dalam keterangan resminya, Selasa (10/11), dengan menegaskan bahwa target net-zero emission tidak boleh dipahami sebagai berakhirnya peluang ekonomi. Ia menyebut transisi ini harus menjadi jalan menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur.

Ia menambahkan, transisi energi bersih perlu berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Pemerintah juga terus mengoptimalkan solusi berbasis alam, seperti perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan, untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan warga.

Menurut Jumhur, peralihan menuju ekonomi rendah karbon tidak cukup hanya diukur dari penurunan emisi. Ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni perluasan akses energi, pembukaan peluang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan jaminan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan ketahanan iklim ke seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Risiko serta kerentanan iklim, kata dia, harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.

"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.

Kebijakan adaptasi, lanjutnya, tidak bisa berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri Ministrial Dialogue bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Turki, Senin (9/11). Dalam forum itu, ia menekankan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

Kolaborasi tersebut, menurut Jumhur, harus didorong oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi. Dari sisi pembiayaan, ia menilai pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting. Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transparan, dan mencegah penghitungan ganda.

Pemerintah juga mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsensional, blended finance, dan transfer teknologi. Kemitraan internasional diarahkan agar berdampak nyata di lapangan, seperti infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan, dan transisi energi, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan.

Jumhur menegaskan ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukan dua agenda yang saling bersaing, melainkan elemen yang saling memperkuat. "Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutupnya.