Kemenkeu Pasang Target Desember 2026, Uji Tuntas Saham Whoosh Masih Berjalan
Kementerian Keuangan menargetkan uji tuntas pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah selesai Desember 2026. Proses ini melibatkan Badan Pengaturan BUMN, Danantara, Kemenhub, serta pendampingan Jamdatun dan BPKP, dengan hasilnya menjadi dasar penyusunan perpres pengalihan saham.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan proses uji tuntas atas pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah rampung pada Desember 2026. PSBI merupakan konsorsium pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Koordinasi itu melibatkan Badan Pengaturan BUMN, Danantara Indonesia, dan Kementerian Perhubungan. "Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026," ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Menurut Evita, uji tuntas tersebut mencakup asesmen terhadap proses valuasi nilai saham hingga penyiapan dasar hukum. Hasil substansi uji tuntas nantinya akan digunakan untuk memperkuat penyusunan rancangan peraturan presiden (perpres) pengalihan saham yang saat ini sedang dikerjakan Kemenkeu.
Dalam menjalankan proses ini, Kemenkeu mendapat pendampingan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Progresnya sampai hari ini kami masih melakukan pembicaraan tersebut dengan Jamdatun," kata Evita.
Meski berada dalam fase transisi kepemilikan saham, Evita menegaskan prinsip utama Kemenkeu adalah menjamin layanan Whoosh tetap berjalan dengan baik. Selain itu, seluruh kewajiban keuangan yang menyertai pengambilalihan akan dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait restrukturisasi utang proyek kereta cepat, Evita menyebut Kemenkeu akan menunggu hasil serta rekomendasi dari uji tuntas yang sedang berjalan. Namun ia menekankan Pemerintah Indonesia menghormati seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB).
"Secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan CDB dan pengaturan terkait dengan pembiayaan maupun langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan. Tentu akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Evita.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)