Tamsil Linrung di COP31: Komitmen Iklim Dunia Sudah Cukup, Kini Saatnya Bukti Nyata di Daerah

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen dalam merespons perubahan iklim. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah perubahan mendasar pada level implementasi, terutama bagaimana komitmen tersebut dijalankan hingga sampai ke tingkat daerah.

Pesan itu disampaikan Tamsil dalam pidato kunci bertajuk "From Commitments to Communities" pada 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11). Ia tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, dengan tema "From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines". Tamsil mewakili Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang lebih awal kembali ke Indonesia karena dinamika politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan," ujar Tamsil.

Ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan. Tamsil menilai benturan kepentingan antarnegara membuat berbagai COP belum menuntaskan persoalan perubahan iklim, meski COP30 di Brasil telah menghasilkan peta jalan untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil.

Tamsil kemudian mengajukan gagasan "The Next Mile of Climate Democracy" sebagai mata rantai yang menghubungkan keputusan global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah. Menurutnya, daerah adalah pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim, tempat solusi lahir, dan tempat investasi global seharusnya memberi manfaat langsung. "Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kelompok paling rentan menanggung beban terberat, seperti petani yang menghadapi musim sulit diprediksi, nelayan yang berjuang menghadapi perubahan kondisi laut, serta warga pesisir dan pulau kecil yang terancam kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan. Karena itu, keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari janji, tetapi dari kerja sama nyata antarnegara. Tamsil menambahkan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan daerah, yang membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon benar-benar menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, Green Democracy mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang kerap mendorong ketergantungan pada modal dari eksploitasi sumber daya alam. Untuk menerjemahkan konsep itu, DPD RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang ke dalam Program Legislasi Nasional, dengan 21 di antaranya terkait ekologi dan ekonomi hijau yang disebut sebagai Green Legislation. Rancangan tersebut mencakup pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, daerah perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat. DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Tamsil memaparkan bahwa hingga 2024 deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, dengan kawasan berhutan seluas 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari total daratan. Indonesia juga menjalankan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia. "Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan," ujarnya.

Namun, Tamsil mengakui pelaksanaan aksi iklim di daerah belum memuaskan karena banyak komitmen pembiayaan internasional belum terealisasi. Pelaku domestik juga masih menghadapi kendala teknis dalam pasar karbon, mulai dari ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan kapasitas profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan. Atas dasar itu, DPD RI menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat kemitraan global. Pertama, pentingnya tata kelola iklim multilevel dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil. Kedua, perlunya fasilitas proyek tingkat subnasional, di mana lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diundang memberi dukungan teknis untuk studi kelayakan, infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya MRV (Measurement, Reporting, and Verification), agar proyek di provinsi berkapasitas fiskal terbatas tetap layak secara ekonomi. Ketiga, urgensi pembagian manfaat yang berkeadilan, di mana setiap transaksi karbon harus menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.

Mengingat lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil menyatakan DPD RI siap mengambil peran utama membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, hingga di luar kawasan tersebut. Koalisi ini diarahkan untuk mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan mitra pendanaan global, dan memastikan tindak lanjut pasca-COP31 dievaluasi secara berkala. Di akhir pidato, Tamsil mengajak seluruh negara peserta COP31 bergabung dengan Indonesia mewujudkan Green Actions. "Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir," tutupnya.