Pajak Negara Tembus Rp1.796 Triliun per Oktober 2026, PPh Migas Melonjak 84,7 Persen

Penerimaan pajak negara hingga Oktober 2026 telah menembus Rp1.796,8 triliun. Capaian itu disampaikan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Jumat (13/11), dan tercatat tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut angka tersebut hampir menyentuh Rp1.800 triliun. Menurutnya, pencapaian itu merupakan hasil kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil mengumpulkan penerimaan negara secara signifikan.

Dari sisi komponen, Pajak Penghasilan Non Migas menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Kenaikan pos ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi serta penguatan administrasi perpajakan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga mencatat lonjakan tinggi, yakni 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun. Pertumbuhan itu disebut ditopang kuatnya konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada PPh Migas yang melesat 84,7 persen dengan realisasi Rp48,88 triliun. Kenaikan signifikan di sektor ini sejalan dengan naiknya harga minyak bumi.

Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan ekonomi digital lainnya turut menyumbang penerimaan negara sebesar Rp14,1 triliun melalui instrumen PPh dan PPN. Di sisi lain, sejumlah komponen pajak mengalami penurunan, seperti PBB yang turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun akibat pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.

Pajak Lainnya Non Deposit tercatat turun 9,0 persen menjadi Rp7,1 triliun, sedangkan Deposit Pajak anjlok 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun. Penurunan itu antara lain disebabkan peningkatan pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang semestinya.

Menanggapi capaian tersebut, Suahasil menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang patuh menjalankan kewajibannya. Ia menegaskan bahwa para wajib pajak telah mengambil peran sebagai pahlawan yang membantu keberlangsungan penerimaan dan belanja negara.