Komdigi Buka Suara soal Desakan SAFEnet dan Remotivi Terkait Moderasi Konten Karhutla

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya angkat bicara menanggapi desakan dua lembaga masyarakat sipil, SAFEnet dan Remotivi, yang meminta pemerintah membuka data terkait dugaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menegaskan pihaknya terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan lembaga masyarakat sipil. Menurutnya, temuan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi Komdigi dalam menjalankan moderasi konten di ruang digital.

"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi, kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ujar Mediodecci, dikutip dari Detik, Jumat (13/11).

Mediodecci menyatakan Komdigi siap mencocokkan data yang dimiliki SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak penanganan konten di sistem pemerintah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah konten-konten yang dilaporkan kedua lembaga tersebut memang tercatat pernah dimintakan penurunan oleh Komdigi. "Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," katanya.

Menurut Mediodecci, catatan penanganan konten di Komdigi dapat ditelusuri kembali karena proses permintaan penurunan melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital. Sebelumnya, laporan SAFEnet dan Remotivi menemukan bahwa jumlah moderasi konten yang dilakukan Komdigi meningkat. Pada 8 November 2026, tercatat 127 konten mengalami moderasi. Dari jumlah itu, mayoritas atau sebanyak 94 konten (74,0 persen) dilakukan atas permintaan Komdigi, naik dari 66 permintaan pada temuan sebelumnya.

Laporan kedua lembaga juga menyoroti lonjakan moderasi terhadap protes warga atas lambatnya penanganan karhutla oleh pemerintah. "Dalam data pemantauan, 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian di antaranya pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan," ungkap SAFEnet dalam keterangan resminya, Jumat (12/11). Atas dasar itu, SAFEnet dan Remotivi mengajak Komdigi melakukan uji publik pada Selasa (17/11) mendatang.

Merespons data tersebut, Mediodecci menilai angka 74 persen perlu dibaca berdasarkan konteks dan cakupan data yang digunakan. Menurutnya, angka itu merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola oleh SAFEnet dan Remotivi. Namun, Mediodecci mengakui pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut. "Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya, angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelasnya.

Komdigi pun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam proses moderasi konten. Apabila ditemukan kekeliruan, pihaknya menyatakan siap melakukan evaluasi dan perbaikan. "Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tutur Mediodecci.

Lebih lanjut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten. Langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.