Prabowo Tegaskan Ekonomi Indonesia Berasas Kekeluargaan, Singgung Pihak yang Ingin Ubah Pasal 33

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem perekonomian yang dianut Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. Penegasan itu disampaikannya saat meresmikan pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11), yang dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut Prabowo, sistem ekonomi kekeluargaan bukanlah gagasan yang ia susun sendiri. Ia menyebut konsep tersebut merupakan amanat para pendiri bangsa yang telah dititipkan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita," ujar Prabowo dalam acara tersebut.

Prabowo menjelaskan, dasar dari sistem ekonomi kekeluargaan itu tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Merujuk pada aturan itu, ia menegaskan bahwa perekonomian negara harus disusun dengan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, lalu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Prabowo.

Namun, Prabowo menyayangkan masih ada pihak-pihak yang berupaya menghilangkan semangat ekonomi kekeluargaan dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Ia menilai semangat itu kini hampir tergerus, meski tidak menyebutkan siapa pihak yang dimaksud.

"Ini (ekonomi kekeluargaan) hampir hilang. Ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan pasal 33 dan pasal 34," ujarnya.