Tiga WNI Terjerat Sindikat Pengantin Pesanan ke China, Mahar Rp25 Juta Jadi Umpan

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking kembali terungkap. Kali ini, tiga perempuan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban sindikat yang menjual mereka sebagai calon pengantin ke China.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa para korban umumnya terjerat karena tergiur tawaran menikah dengan WN China yang dijanjikan hidup layak dan stabilitas ekonomi. "Para WNI umumnya terjerat karena tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi karena laki-laki WNA terkesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, serta adanya pemberian uang mahar dalam jumlah besar," kata Heni kepada wartawan melalui pesan singkat pada Jumat (13/11).

Selain itu, menurut Heni, terdapat persepsi keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dilangsungkan secara resmi dan dicatatkan secara sipil di negara setempat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Para korban juga disebut belum sepenuhnya memahami bahwa jika ingin bercerai di kemudian hari, prosesnya tidak mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum negara tersebut.

Kasus ini sendiri diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (12/11), menyatakan bahwa para korban berinisial HA, MM, dan MA direkrut pada periode Agustus hingga Oktober 2026 dengan iming-iming akan dinikahkan dengan warga negara China.

Para korban dijanjikan mahar sebesar Rp20-25 juta dan diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp4-5 juta setelah tiba di China. Dalam proses penyidikan, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. Setiap perempuan dalam katalog diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta sampai Rp500 juta.

Setelah prosesnya selesai, ketiga korban ditampung di sebuah apartemen dan hotel di Jakarta. Selama berada di sana, mereka dibantu mengurus dokumen kependudukan dan perjalanan. Para pelaku juga disebut turut membantu pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran korban agar memenuhi syarat untuk menikah di negara tujuan.

Heni menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Ia berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kementerian Luar Negeri juga mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," ujarnya.

Kemlu RI pun mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih waspada terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA, terutama jika disertai janji mahar besar maupun keuntungan finansial. Masyarakat diminta memastikan latar belakang calon pasangan serta memeriksa legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya juga perlu diwaspadai.