Ketua MK Polandia Ditangguhkan, Tuduhan Kudeta Memanas hingga Presiden Putar Balik Pesawat

Polandia tengah dilanda krisis politik dan konstitusional setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Bogdan Swieczkowski bersama Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski ditangguhkan dari tugasnya selama satu bulan pada Jumat (30/10). Keputusan itu langsung memantik tuduhan kudeta, pengerahan polisi antihuru-hara, dan membuat Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan kenegaraan ke Senegal.

Penangguhan diumumkan oleh hakim Anna Korwin-Piotrowska. Menurut laporan Anadolu, ia menuding Swieczkowski dan Sochanski menghalangi hakim-hakim baru menjalankan tugas serta melakukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan perkara. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menata kembali lembaga peradilan yang selama bertahun-tahun dianggap bermasalah.

Perdana Menteri Donald Tusk menegaskan bahwa manuver tersebut merupakan langkah yang perlu dilakukan. Lewat cuitan di X, ia menyatakan pemulihan supremasi hukum adalah kewajiban, terlebih setelah bertahun-tahun kekacauan hukum di bawah pemerintahan Partai Law and Justice (PiS). Menurutnya, proses ini sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas.

Menteri Kehakiman yang juga Jaksa Agung Waldemar Zurek turut meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan Sochanski. Ia menilai pengadilan telah menjadi milik pribadi sehingga fungsinya harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

Namun keputusan itu ditentang keras oleh MK. Melalui akun X resminya, lembaga tersebut menyatakan Swieczkowski masih sah menjabat sebagai ketua. Mereka juga menilai Korwin-Piotrowska tidak bisa menjadi ketua sementara karena belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden. Pihak MK mengecam tindakan pemerintah dan melabelinya sebagai kudeta, meski situs web resmi mereka sempat tidak dapat diakses pada Jumat malam.

Situasi memanas ketika pendukung PiS turun ke jalan dan berdemonstrasi di sekitar gedung MK. Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan pengadilan. Sejumlah demonstran meneriakkan "Tusk Pengkhianat", bahkan beberapa berusaha menerobos barikade. Polisi menyatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki gedung pengadilan.

"Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional kami," kata salah seorang demonstran, Tomasz Zaleski, seperti dilansir AFP.

Di tengah situasi itu, Presiden Karol Nawrocki memilih membatalkan kunjungan resminya ke Senegal dan memutar balik pesawat menuju Warsawa. "Dalam momen seperti ini, Presiden harus berada di Polandia," tulisnya di X. Setibanya di Warsawa, ia langsung menggelar pertemuan darurat dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan. Mantan perdana menteri dari PiS, Jaroslaw Kaczynski, juga berpidato dalam demonstrasi dan mendesak Nawrocki untuk bertindak.

Akar konflik ini sendiri berawal dari reformasi peradilan yang dilakukan PiS saat berkuasa pada 2015 hingga 2023. Perubahan sistem peradilan, termasuk mekanisme penunjukan hakim, menuai kritik karena dinilai mengancam independensi lembaga hukum. Uni Eropa bahkan menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis saat itu. Setelah memenangkan pemilu 2023, Tusk berjanji memulihkan independensi peradilan, tetapi upaya itu tak berjalan mulus karena sejumlah hakim era PiS masih menduduki posisi penting, sementara Presiden Nawrocki yang dekat dengan PiS menolak mengambil sumpah sejumlah hakim baru pilihan parlemen.