Ketua Komite IV DPD Usul Pemda Diberi Kewenangan Tentukan Lokasi Proyek Pusat

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mendorong agar pemerintah daerah dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan yang dijalankan kementerian dan lembaga pusat di daerah. Menurutnya, keterlibatan itu penting supaya proyek yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Nawardi menilai selama ini program pemerintah pusat kerap menuai keluhan karena dianggap tidak selaras dengan kebutuhan warga di daerah. Akibatnya, anggaran yang dikucurkan belum tentu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara anggaran Transfer ke Daerah (TKD), program prioritas pemerintah pusat, serta program kementerian dan lembaga. Sinergi ini dinilai perlu agar perencanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menurut Nawardi, pemerintah daerah semestinya terlibat dalam menentukan lokasi, desain, hingga besaran anggaran proyek. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan lokasi pembangunan supaya pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

"Bahkan kalau bisa daerah yang menentukan lokasinya sehingga proyek-proyek ini benar-benar bermanfaat bagi warga, bukan hanya menghambur-hamburkan uang," ujar Nawardi dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan realisasi anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kementerian dan lembaga. Menurutnya, penilaian harus mempertimbangkan substansi program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Nawardi menilai penilaian yang terlalu berorientasi pada penyerapan anggaran bisa mendorong kementerian dan lembaga lebih fokus menghabiskan uang ketimbang memastikan program berjalan sesuai kebutuhan warga. "Harus dilihat bukan realisasinya menurut saya, tapi programnya yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan DPD RI akan mengawal sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar setiap proyek pembangunan tepat sasaran. Hal itu disampaikannya dalam Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal', yang membahas TKD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan dan memperkuat keuangan pemerintah daerah.

Forum dialog tersebut mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait. Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan. Senator Menyapa episode kedua dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.