Baru Terserap 75,6 Persen, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp629,3 Triliun per Oktober 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang neto telah mencapai Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah itu setara 75,6 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa sumber terbesar pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Nilai penerbitan SBN tercatat Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun.

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).

Selain lewat SBN, pemerintah juga memperoleh pembiayaan dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun. Realisasi pinjaman itu bahkan melampaui target APBN 2026 yang sebesar Rp32,7 triliun, atau mencapai 132,1 persen.

Menurut Suahasil, pemerintah mengatur waktu penerbitan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta kondisi pasar keuangan. Strategi ini ditempuh agar biaya pembiayaan bisa ditekan seminimal mungkin.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," jelasnya.

Dinamika pasar keuangan menjadi salah satu pertimbangan penting. Salah satunya terlihat setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi terkait reklasifikasi status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Situasi itu sempat memengaruhi minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN).

Kemenkeu mencatat nilai penawaran yang masuk atau incoming bid turun dari Rp64,8 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026. Namun, minat investor kembali menguat pada lelang SUN 10 November 2026 dengan incoming bid mencapai Rp79,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi sejak September.

Suahasil menilai kenaikan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan pengelolaan APBN. "Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang harus terus kita lakukan," ujarnya.

"10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," pungkas Suahasil.