Kadin Desak Pemerintah Buktikan Langkah Nyata di Balik Janji Peningkatan Investasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti perlunya langkah nyata dari pemerintah untuk mendongkrak kepercayaan investor sekaligus mendorong realisasi investasi di Tanah Air. Hal ini disampaikan dalam acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin James Riady menilai kepastian iklim usaha menjadi faktor krusial untuk menarik investasi, terlebih di tengah ketidakpastian global dan dinamika politik dalam negeri. Menurutnya, investasi yang masuk harus benar-benar berujung pada aktivitas ekonomi yang nyata.

"Kita ingin melihat lebih banyak investasi diterjemahkan menjadi bisnis, pabrik, lebih banyak kemitraan diterjemahkan menjadi teknologi dan keterampilan, serta banyak kerja sama ekonomi yang menjadi pekerjaan nyata bagi masyarakat Indonesia," ujar James dalam pembukaan acara tersebut.

James menegaskan Kadin ingin terus menjadi mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi. Salah satu caranya adalah memperkuat peran duta besar dan perwakilan diplomatik negara sahabat sebagai penghubung Indonesia dengan sumber investasi dari luar negeri.

"Kadin siap untuk terus mendorong duta besar dan kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia dengan sumber-sumber investasi di luar negeri," kata James.

Selain itu, James menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di daerah. Menurutnya, peningkatan investasi di daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi secara lebih merata. Karena itu, ia mengajak para diplomat memperkuat hubungan ekonomi dan investasi dengan Indonesia, termasuk melalui kerja sama dengan Kadin daerah.

Acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast sendiri dihadiri lebih dari 70 duta besar dan diplomat dari berbagai negara. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk memaparkan perkembangan ekonomi Indonesia serta sejumlah kebijakan yang akan diterapkan ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah kebijakan ekonomi, mulai dari perpanjangan kewajiban sertifikasi halal, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), hingga pengaturan ekspor komoditas sumber daya alam melalui PT DSI. Airlangga juga menyampaikan prospek ekonomi Indonesia pada 2027 yang diprediksi masih baik di tengah ketidakpastian dan dinamika geopolitik global.