Kelompok HAM Desak ICC Tangkap Trump dan Rubio, Tuding Terlibat Genosida Gaza

Kelompok hak asasi manusia Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) menyerukan agar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Desakan itu disampaikan karena TAAG menilai keduanya bersama sejumlah pejabat senior AS terlibat dalam kejahatan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Dalam pengajuan resmi kepada ICC, TAAG meminta lembaga tersebut menyelidiki pemerintahan Trump atas tuduhan membantu dan mendukung genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza. Kelompok yang berbasis di AS itu menegaskan bahwa langkah hukum ini didasari bukti yang mereka kumpulkan secara serius.

TAAG telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada ICC, antara lain surat pernyataan di bawah sumpah atau sworn affidavit dari para dokter yang bertugas di Gaza, kesaksian saksi mata, keterangan pelapor, bukti video, serta dokumen yang menguraikan dukungan militer, keuangan, diplomatik, dan politik AS terhadap Israel. Seluruh materi itu diminta agar ditelusuri oleh ICC.

Pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menegaskan bahwa hukum internasional masih menjadi instrumen terakhir untuk menghadapi ketidakadilan. Menurutnya, perangkat hukum yang dibutuhkan sudah tersedia, tetapi yang masih kurang adalah keberanian politik untuk menggunakannya.

Meski demikian, pengajuan kepada ICC tidak serta-merta membuka penyelidikan atau menerbitkan surat perintah penangkapan. Proses tersebut memerlukan penilaian kasus lebih dahulu oleh jaksa ICC sebelum ada keputusan lebih lanjut.

Situasi ini turut diwarnai sikap AS yang bukan penandatangan Statuta Roma dan bukan anggota ICC. Pemerintahan Trump diketahui menentang keras yurisdiksi ICC. Bahkan, AS telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim dan jaksa ICC karena dituduh melakukan tindakan ilegal dan tidak berdasar yang menargetkan AS dan Israel.

Pada Juli, Rubio sempat menyatakan bahwa AS akan membubarkan ICC sedikit demi sedikit jika diperlukan. Pernyataan itu memperlihatkan ketegangan yang terus berlangsung antara Washington dan lembaga peradilan internasional tersebut.

Sebelumnya, pada November 2024, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas kejahatan mereka di Jalur Gaza. Namun hingga kini, keduanya masih bebas bergerak di dunia internasional.