OJK Limpahkan Dua Tersangka Korupsi BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan, Kerugian Capai Rp1,72 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11). Langkah ini menandai tuntasnya penyidikan yang dilakukan OJK terhadap kasus tersebut.

Kedua tersangka adalah TR yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis BPRS. Menurut OJK, keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.

Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU pada 11 November 2026. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara atau Tahap I kepada jaksa penuntut umum.

OJK menjelaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan bertahap, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Atas perbuatannya, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut.

Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.

OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.

"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," pungkas OJK.