Emil Dardak Ingatkan Daerah Tak Asal Pilih Skema Pembiayaan Kreatif, Bergantung Kebijakan Pusat

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sembarangan memilih skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Menurutnya, skema pendanaan itu harus dipilih dengan cermat supaya tidak justru menimbulkan beban baru bagi daerah.

Emil menegaskan bahwa ruang creative financing tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah. Setiap pemerintah daerah perlu melihat konteks dan kondisi wilayahnya masing-masing sebelum memutuskan skema pembiayaan yang akan dipakai.

"Kita memang tetap harus kontekstual melihat ruang creative financing, karena sangat bergantung kebijakan pusat terhadap daerah," ujar Emil dalam program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan, pembiayaan kreatif merupakan skema pendanaan untuk proyek infrastruktur maupun belanja modal pemerintah yang menggunakan anggaran di luar APBN dan APBD. Sumber dananya bisa berasal dari sektor swasta, lembaga nonpemerintah, hingga berbagai skema pembiayaan inovatif lainnya.

Karena itu, menurut Emil, pemerintah daerah perlu menyesuaikan skema pembiayaan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal wilayahnya. Ia menekankan bahwa inti creative financing adalah membiayai kebutuhan infrastruktur dan belanja modal dari luar APBD.

Salah satu skema yang bisa digunakan adalah availability payment melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Emil mencontohkan penerapan skema tersebut di Kota Madiun untuk memperbarui penerangan jalan umum dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber pembayaran.

Meski begitu, Emil menilai skema itu tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah. Kelayakan proyek sangat bergantung pada potensi ekonomi, tingkat kepadatan penduduk, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.

"Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka KPBU bisa menjadi instrumen di daerah-daerah yang memang punya potensi," ujarnya.

Program Senator Menyapa episode kedua sendiri mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Forum ini membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.

Melalui dialog terbuka dan berbasis evaluasi, DPD RI bersama CNN Indonesia menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang pertemuan antara pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait. Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.