Target 8 Persen Jadi Kunci, BPS Sebut Indonesia Bisa Jadi Negara Maju pada 2040

Pemerintah menaruh harapan besar pada pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun sebagai jalan menuju status negara maju. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyatakan target tersebut harus segera direalisasikan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar Indonesia bisa menyandang predikat negara maju dalam 14 tahun ke depan.

"Kalau Indonesia konsisten 8 persen per tahun, maka kita dalam 14 tahun lagi itu bisa mencapai kondisi pendapatan per kapita yang tinggi atau negara maju. 14 tahun lagi itu berarti tahun 2040, persis di ujung bonus demografi kita berakhir," kata Sonny dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Sumatra di Medan, Sumatra Utara, Kamis (12/11).

Menurut Sonny, Indonesia wajib memanfaatkan peluang bonus demografi dengan sebaik-baiknya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia berada di angka US$5.120. Untuk masuk kategori negara maju berpendapatan tinggi, angka itu harus naik hingga US$14.000.

"Maka supaya kita bisa loncat mencapai target pertumbuhan, pertama mencapai target pendapatan per kapita tadi, kita setiap tahun harus bisa tumbuh ekonominya. Pertumbuhan ekonomi kita, seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus bisa mencapai 8 persen," ujarnya.

Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Sumatra di Medan itu juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menyampaikan keynote speech. Turut hadir Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wakil Bupati Belitung Syamsir, serta Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan sebagai panelis.

Forum dengan tema besar "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat" itu secara spesifik mengangkat tema regional "Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur - Akselerasi Ekonomi Sumatra". Forum ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antar pemimpin daerah.

Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya dari sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi kewilayahan, Sumatra menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan porsi 22,55 persen, setelah Jawa sebesar 56,05 persen. Meski kontribusinya besar, pertumbuhan ekonomi Sumatra pada periode yang sama tercatat 4,95 persen, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.