Eks Jenderal Gadi Eisenkot Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Israel, Netanyahu Terancam Tergeser?

Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot resmi menerima mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru pada Minggu (8/11). Langkah ini menempatkan Eisenkot sebagai pesaing serius bagi Benjamin Netanyahu dalam peta politik Israel.

Dalam pidatonya, Eisenkot menegaskan bahwa Israel tengah berada dalam kondisi darurat sehingga pembentukan pemerintahan tidak bisa ditunda. Menurut dia, situasi tersebut menuntut langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional. "Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Ini akan memerlukan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional," ujarnya seperti dikutip Al Jazeera.

Namun jalan Eisenkot tidak mulus. Aliansi yang dipimpinnya hanya meraih 48 kursi di Knesset, sementara blok Netanyahu mengantongi 53 kursi dan partai-partai Arab 19 kursi. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau koalisi wajib mengantongi minimal 61 kursi parlemen.

Eisenkot bukan sosok asing di dunia militer Israel. Pria yang dibesarkan di Tiberias dan Eilat ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di lingkungan militer. Ia bergabung dengan Brigade Golani pada 1978 dan menjabat sebagai kepala staf pada 2015 hingga 2019, tepat di bawah kepemimpinan Netanyahu.

Kiprah politiknya dimulai pada 2022. Setelah serangan Hamas pada Oktober 2023, Eisenkot sempat bergabung dengan kabinet perang Netanyahu. Namun pada Desember 2023, anak bungsunya, Gal, bersama dua keponakannya tewas dalam pertempuran di Gaza. Eisenkot kemudian mundur pada Juni 2024 karena menilai strategi pascaperang tidak jelas.

Tragedi tersebut menjadi bahan bakar kampanyenya. Dalam surat yang dimuat Yedioth Ahronoth pada April 2026, Eisenkot menulis sumpahnya di atas makam Gal agar pengorbanan anaknya dan rekan-rekannya tidak sia-sia. Ia juga berjanji menerapkan wajib militer bagi semua warga Israel, kebijakan yang berlawanan dengan Netanyahu yang membiarkan kelompok Yahudi ortodoks bebas dari wajib militer.

Selain itu, Eisenkot berkomitmen menindak tegas pemukim ekstremis di Tepi Barat yang menyerang warga Palestina, serta menjanjikan perlindungan lebih besar bagi komunitas LGBTQ Israel. Meski demikian, ia bukan pencinta damai. Eisenkot menolak pembentukan negara Palestina dan bersumpah mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza.

Pada perang 2006 melawan Hizbullah di Lebanon, Eisenkot merancang "doktrin Dahiya" yang membuat Israel mengerahkan kekuatan besar ke wilayah-wilayah Lebanon. Doktrin serupa kemudian diterapkan di Gaza dan menyebabkan kehancuran fatal di wilayah tersebut.