Raja Malaysia Murka, Anwar Ibrahim Terjepit Polemik Tahanan Rumah Najib Razak

Ketegangan politik di Malaysia memanas setelah polemik pemindahan mantan Perdana Menteri Najib Razak ke tahanan rumah menyeret nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar. Persoalan ini muncul meski Najib disebut telah memenuhi seluruh persyaratan pengampunan yang ditetapkan raja.

Situasi mulai memanas ketika Sultan Ibrahim memberikan pengampunan terhadap Najib pada September lalu. Pengampunan itu memungkinkan Najib menjalani sisa masa tahanan dalam salah satu kasus korupsinya di rumah. Namun, pada Jumat (6/11), Kantor Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) tiba-tiba menghentikan proses pemindahan Najib ke tahanan rumah. Intervensi itu dilakukan setelah pengadilan mengizinkan Najib keluar dari penjara, empat tahun setelah menjalani total hukuman enam tahun dalam satu kasus korupsi.

Sehari berselang, Sabtu (7/11), Sultan Ibrahim Iskandar mengeluarkan peringatan keras agar keputusan pengampunan bersyarat terhadap Najib tidak dipertanyakan. Raja menegaskan keputusan tersebut jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus lain yang menjerat Najib.

"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," kata pihak istana seperti dikutip The Straits Times.

Pernyataan raja itu juga menegaskan bahwa tidak boleh ada kebingungan atau ketidakpastian berkepanjangan dalam pelaksanaan keputusan pengampunan. Intervensi kerajaan yang dinilai luar biasa tegas ini menyoroti kekuasaan konstitusional raja dalam memberikan pengampunan, sekaligus kewenangan lembaga peradilan untuk menafsirkan perintah pengadilan.

Pada hari yang sama, UMNO yang merupakan bagian dari koalisi Anwar mendesak agar keputusan Dewan Pengampunan yang mengizinkan Najib menjalani sisa masa hukuman di bawah tahanan rumah segera dilaksanakan. Desakan itu muncul menyusul titah tegas raja mengenai persoalan tersebut. Situasi ini pun meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan PM Anwar Ibrahim.

Di sisi lain, AGC menegaskan tidak menentang keputusan raja. Lembaga itu menginginkan putusan pengadilan mengenai apakah pembayaran denda RM50 juta atau hampir Rp300 miliar oleh Najib terkait kasus SRC International, anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), turut mengakhiri masa hukumannya saat ini.

Jika denda itu dianggap mengakhiri hukuman, Najib otomatis mulai menjalani masa hukuman untuk kasus lainnya, yakni pencucian uang dan korupsi 1MDB dengan vonis 15 tahun penjara. Pengadilan Tinggi sebelumnya memerintahkan hukuman tersebut dijalani setelah Najib menyelesaikan hukuman kasus SRC. Najib mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.

Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib dapat menjalani sisanya di bawah tahanan rumah hingga Agustus 2028 sebelum hukuman 1MDB yang terpisah mulai dijalankan. Kepulangan Najib semula dijadwalkan pada Jumat, tetapi batal hanya beberapa jam setelah UMNO melunasi seluruh denda yang diwajibkan dalam pengampunan kerajaan. Najib sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi, sementara persiapan pemindahannya ke kediamannya di Kuala Lumpur sedang dilakukan. Namun, AGC turun tangan mendadak dan meminta pengaturan tahanan rumah ditangguhkan sementara hingga ada kepastian hukum.