Dana Rp1,1 Triliun Tak Cukup, Program Makan Bergizi Ala Trump di Sekolah AS Terancam Mandek

Program penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah Amerika Serikat yang didorong pemerintahan Presiden Donald Trump mulai menghadapi kendala serius. Sejumlah sekolah mengaku sulit menyajikan lebih banyak makanan segar karena keterbatasan dapur, peralatan, tenaga kerja, dan anggaran.

Persoalan itu terlihat jelas di Sekolah Dasar Thomas Hooker, Connecticut. Pada Senin (28/9) pagi, tiga staf kantin menyiapkan makan siang untuk sekitar 300 siswa. Mereka mengeluarkan nugget ayam popcorn beku dari kemasan, melumurinya dengan saus jeruk, lalu memasukkannya ke oven penghangat. Menu itu disajikan bersama nasi merah dan buncis segar. Sekolah juga menyediakan patty hamburger siap saji dengan keju, wortel mini, mentimun, tomat ceri, apel, jeruk, dan buah kalengan.

Bangunan sekolah yang berdiri sejak 1960-an itu bahkan tidak memiliki dapur karena saat itu banyak siswa pulang ke rumah untuk makan siang. Sekolah Umum Meriden kemudian mengubah tiga lemari menjadi fasilitas dapur, dengan sejumlah peralatan yang berada di ruangan terpisah. Direktur Layanan Makanan dan Nutrisi Meriden, Susan Maffe, menegaskan kondisi tersebut sangat menyulitkan sekolah menyiapkan makanan dari bahan segar. "Kondisi ini jelas sangat menantang," kata Maffe.

Kondisi Meriden menggambarkan persoalan yang dihadapi banyak sekolah di AS. Pemerintahan Trump mendorong sekolah mengurangi makanan ultra-olahan dan memperbanyak makanan berbahan segar. Kebijakan itu menjadi bagian dari gerakan Make America Healthy Again yang digagas Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Robert F. Kennedy Jr. "Kita perlu memperluas masakan rumahan, mengurangi tambahan gula dan makanan ultra-olahan, serta menyajikan lebih banyak hasil bumi segar, biji-bijian utuh, dan protein berkualitas tinggi," kata Kennedy pada Agustus.

Kennedy menambahkan sekolah membutuhkan dapur, peralatan, pelatihan, dan model praktis agar dapat memasak makanan dari awal. Pemerintah AS kemudian mengalokasikan US$70 juta atau sekitar Rp1,1 triliun untuk hibah peralatan sekolah, serta US$30 juta atau sekitar Rp470 miliar untuk penelitian penyediaan makanan sekolah yang lebih sehat dengan biaya efisien. Namun, pengelola layanan makanan sekolah menilai dana tersebut belum mencukupi. Ketua School Nutrition Foundation, Gay Anderson, menyebut dana US$70 juta harus dibagi ke sekolah-sekolah di 50 negara bagian. "Uang sebesar US$70 juta tidak akan cukup untuk menjangkau 50 negara bagian," kata Anderson.

Meriden sendiri menghabiskan lebih dari US$300 ribu untuk membeli dan memperbaiki peralatan pada tahun lalu. Sementara Connecticut pada tahap awal hanya mendapat US$209 ribu untuk seluruh negara bagian. Survei School Nutrition Association menunjukkan hanya sekitar 16 persen distrik sekolah di AS yang setiap hari menyajikan makanan yang dibuat sendiri. Sekitar 71 persen distrik menyajikan makanan buatan sendiri setidaknya sekali dalam sepekan. Lebih dari 93 persen distrik mengaku membutuhkan tambahan staf, pelatihan memasak, peralatan, dan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada makanan ultra-olahan.

Anderson juga menghadapi masalah serupa di distrik sekolahnya di Sioux Falls, South Dakota. Distrik tersebut memiliki dapur pusat dengan 50 staf yang menyiapkan makanan untuk 24 sekolah dasar, tetapi sekolah dasar tidak memiliki dapur dan hanya dilengkapi wastafel, kulkas, serta lemari. Sebagian besar makanan di sekolah menengah pertama masih berupa produk beku yang hanya perlu dipanaskan. Anderson memperkirakan distrik itu membutuhkan US$350 ribu untuk melengkapi sekolah dasar agar dapat menyediakan sarapan hangat, sementara South Dakota pada tahap awal hanya menerima US$69 ribu dari program hibah peralatan Kementerian Pertanian AS. "Kami ingin memberikan makanan yang paling bergizi bagi para siswa. Kami hanya perlu mendapatkan pendanaan yang memadai agar kami bisa berkreasi dan mewujudkan hal-hal ini," ujar Anderson.

Kekurangan pekerja turut memperburuk persoalan. Sebagian pekerja memilih pindah ke sektor ritel atau gudang karena menawarkan penghasilan lebih tinggi. Memasak dari awal juga menuntut keterampilan tambahan, seperti menangani daging mentah, mengikuti resep dan standar nutrisi, serta menggunakan berbagai peralatan dapur dengan aman. Masalah biaya juga menjadi kendala. Meriden menghabiskan sekitar US$5,07 untuk setiap makan siang tahun lalu, mencakup US$2,44 untuk tenaga kerja, US$2,04 untuk makanan, dan sekitar US$0,20 untuk peralatan. Sementara pemerintah federal hanya mengganti sekitar US$4,80 untuk setiap makanan. Maffe memperkirakan kondisi itu akan menciptakan defisit sekitar US$250 ribu.

Untuk menutup kekurangan, sekolah menjual makanan ringan dan minuman sehat, menyediakan katering untuk kegiatan distrik, serta menggunakan sebagian dana pemerintah negara bagian. Maffe juga khawatir dengan standar nutrisi baru Kementerian Pertanian AS yang akan segera diterapkan. Jika aturan tersebut mengharuskan sekolah menyediakan lebih banyak makanan segar, ia mengaku belum mengetahui cara memenuhinya. "Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya. Sungguh," katanya. Kementerian Pertanian AS menyatakan tingkat penggantian biaya makanan ditetapkan oleh Kongres dan pemerintah telah memberikan hibah untuk mendukung pembelian peralatan sekolah selama hampir 20 tahun.

Meski demikian, sejumlah distrik mulai berhasil meningkatkan penggunaan bahan segar. Littleton Public Schools di Colorado membuka dapur produksi pusat senilai US$4 juta pada musim gugur tahun lalu. Dana pembangunan berasal dari anggaran distrik, sisa dana Covid-19 untuk layanan nutrisi, dan sumbangan yayasan lokal. Tiga koki bekerja di dapur tersebut untuk membuat muffin zucchini, adonan pancake, bahan cabai, taco dengan daging sapi lokal, pai ayam, saus marinara, dan campuran rempah-rempah. Makanan kemudian dikirim ke 21 sekolah untuk dimasak atau diselesaikan. Sebelum dapur pusat dibangun, hanya sekitar seperempat menu makan siang yang menggunakan bahan segar. Setelah fasilitas itu beroperasi, porsinya meningkat lebih dari dua kali lipat. Namun, perubahan menu kembali menghadirkan tantangan karena sejumlah siswa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan olahan. "Beberapa anak terbiasa dengan makaroni dan keju Kraft," kata Direktur Layanan Gizi Littleton, Jessica Gould. "Kami mencoba membuat lompatan besar di sini. Membuat selera mereka mengikuti perubahan ini akan menjadi tantangan kami selanjutnya," lanjutnya.