Menperin Sarmuji Peringatkan Bahaya Impor Tanpa Batas bagi Industri Dalam Negeri

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengingatkan bahwa derasnya arus barang impor berpotensi mengancam kelangsungan sektor industri dalam negeri. Ia menilai regulasi perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan izin impor, harus dirancang dengan hati-hati agar tidak mematikan pelaku usaha lokal.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji usai memimpin rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/10). Dalam rapat tersebut, ia menekankan bahwa banyak persoalan sektor manufaktur tidak bisa diselesaikan hanya di lingkup internal Kemenperin.

Menurut Sarmuji, diperlukan kerja sama erat dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Ia menilai kebijakan perdagangan yang longgar tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi domestik akan membuat industri nasional sulit bertahan.

"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan bagaimana celah pada regulasi impor dapat berdampak langsung terhadap ketahanan sektor riil nasional. Sarmuji menilai pengawasan dan pembatasan yang terukur menjadi poin penting untuk melindungi produk lokal dari serbuan barang luar.

"Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tegasnya.

Dengan demikian, Sarmuji menegaskan bahwa penguatan sinergi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan perdagangan tidak menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Ia berharap regulasi impor dapat lebih berpihak pada pengembangan kapasitas produksi nasional.