Ancaman AS Tak Gentarkan Malaysia soal Rencana Usir Warga Israel

Amerika Serikat melalui sejumlah anggota Kongres menyampaikan kemarahan dan ancaman terhadap Malaysia yang berencana mengusir warga Israel dari negaranya. Ancaman itu disampaikan dalam bentuk desakan agar pemerintahan Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merespons dengan tegas dan menyatakan tidak akan gentar terhadap tekanan maupun ancaman dari AS. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Malaysia tidak melanggar hukum internasional karena sudah diterapkan selama beberapa dekade.

"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen Amerika Serikat, setidaknya beberapa di antaranya, yang secara tegas menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," kata Anwar seperti dikutip dari the Star.

Anwar juga menegaskan bahwa larangan bagi warga Israel tinggal di Malaysia bukanlah bentuk sentimen anti-Semit. "Kami menentang kehadiran warga negara Israel mana pun di sini, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel karena mereka terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan berkelanjutan terhadap Palestina dan Gaza," ujarnya.

Ancaman dari AS disampaikan oleh delapan anggota Kongres, yaitu Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss. Dalam surat bersama kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mereka mendesak klarifikasi langkah-langkah yang harus diambil sebagai tanggapan atas pernyataan Anwar.

Para anggota Kongres menyebut bahwa Malaysia selama ini menerima bantuan keamanan, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) yang membiayai pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia. Mereka juga menekankan bahwa Malaysia mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar AS.

"Mengingat poin-poin pengaruh diplomatik ini, kami percaya AS harus menjelaskan kepada Anwar dan pemerintahannya bahwa, dengan bantuan dan dukungan kami, ada harapan bahwa mereka tidak akan menargetkan warga negara salah satu sekutu terdekat kami," demikian tertulis dalam surat bersama tersebut.

Para anggota Kongres juga mengancam akan menangguhkan pendanaan IMET jika Malaysia tidak membatalkan kebijakan diskriminatif itu dalam waktu 15 hari. "Kami sangat mendesak Anda (Rubio) untuk menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memperjelas bahwa perilaku ini membawa konsekuensi," tambah mereka.