100 Hari Pimpin BGN, Sudaryono Klaim Hemat Rp44 Triliun dari Anggaran MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengklaim telah menghemat anggaran negara hingga Rp44 triliun dalam 100 hari masa kepemimpinannya. Efisiensi itu disebut berasal dari sejumlah penyesuaian kebijakan, mulai dari alokasi anggaran lembaga, insentif yayasan, biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penertiban saldo rekening virtual.

"Total yang kita efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp44 triliun," ujar Sudaryono dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinannya di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Sudaryono, langkah tersebut dilakukan agar anggaran negara untuk program MBG benar-benar tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu sumber penghematan terbesar datang dari penyesuaian alokasi anggaran BGN. Dari pagu awal Rp268 triliun, BGN menilai kebutuhan lembaga cukup Rp229 triliun, sehingga sekitar Rp38 triliun dapat dikembalikan ke kas negara.

Efisiensi juga dilakukan melalui pembenahan skema insentif bagi yayasan dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana program MBG. BGN menyebut penyesuaian insentif yayasan menghemat sekitar Rp2,5 triliun, sedangkan pembatasan dana operasional dapur MBG menghemat sekitar Rp3 triliun.

Sudaryono menjelaskan, skema pembayaran insentif dapur diubah dari sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dilayani. Insentif kini ditetapkan Rp2.000 per porsi, sementara dana operasional dapur dibatasi maksimal Rp3.000 per porsi.

Menurut dia, skema lama berpotensi membuat anggaran lebih banyak terserap untuk biaya operasional ketimbang penyediaan makanan bagi penerima manfaat. "Kalau diterus-teruskan, APBN habis untuk operasional bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini unacceptable, harus dihentikan," tegasnya.

Selain itu, BGN memasukkan penertiban saldo rekening virtual (virtual account/VA) dapur yang belum beroperasi sebagai bagian dari upaya efisiensi. Nilai saldo yang ditertibkan disebut mencapai sekitar Rp500 miliar.