Rekening AMPB Tidak Disita, Penundaan Transaksi Hanya 5 Hari Kerja

Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa rekening yang digunakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk menghimpun dana tidak disita, melainkan hanya ditunda transaksinya selama lima hari kerja. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

"Perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita," ujar Budi di Jakarta, Senin. Ia memastikan nominal uang tetap aman di rekening pemilik dan akan dikembalikan setelah masa penundaan berakhir.

Budi menjelaskan bahwa penundaan transaksi ini berbeda dengan pemblokiran. "Jadi, harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi," tegasnya. Langkah ini diambil berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam aturan tersebut, penghimpunan dana harus memiliki izin badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Oleh karena itu, penyidik saat ini tengah mengirimkan klarifikasi untuk mengetahui tujuan penggalangan dana tersebut. "Dan kami berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial," kata Budi.

Jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, rekening akan otomatis dibuka oleh otoritas bank. Namun, jika ditemukan indikasi tindak pidana, seperti aliran dana untuk membuat Jakarta tidak aman, maka akan diusut lebih lanjut. Budi juga menyebutkan kemungkinan adanya aliran dana dari judi online atau narkoba yang perlu diperiksa.

Penundaan transaksi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang berpotensi melanggar hukum. Masyarakat diharapkan memahami perbedaan antara pemblokiran dan penundaan transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman.