Regulasi Ojol dan Kurir Barang Akan Dipisah, Ini Alasannya

Pemerintah tengah berada di tahap akhir penyusunan regulasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan berbasis digital. Aturan ini akan dibuat terpisah dari regulasi transportasi penumpang online atau ojek online (ojol).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pemisahan regulasi ini diperlukan karena kedua jenis layanan memiliki karakteristik bisnis dan operasional yang berbeda. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Grab Indonesia di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/7).

"Pengantaran orang dan pengantaran barang memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Karena itu regulasi turunannya juga harus disusun secara berbeda agar tetap memberikan kepastian, tetapi tidak menghambat inovasi yang berkembang di industri," ujar Nezar.

Nezar mengungkapkan bahwa pembahasan substansi utama regulasi bersama kementerian dan lembaga terkait telah rampung. Saat ini prosesnya memasuki tahap finalisasi. "Draf besarnya sudah hampir selesai. Tinggal penyempurnaan beberapa definisi dan penyusunan aturan turunannya, terutama yang berkaitan dengan layanan pengantaran barang dan makanan," jelasnya.

Lebih lanjut, Nezar menjelaskan bahwa mekanisme penghitungan biaya layanan antar barang tidak bisa disamakan dengan transportasi penumpang. Hal ini karena ada variabel operasional tambahan yang perlu diperhitungkan, seperti waktu tunggu, dimensi barang, dan karakteristik layanan yang berbeda. "Untuk pengantaran barang dan makanan memang ada komponen-komponen bisnis yang lebih kompleks. Karena itu, mekanisme pengaturannya juga harus mempertimbangkan realitas operasional di lapangan," katanya.

Selain itu, Nezar menyoroti pentingnya penguatan aspek keselamatan dalam layanan antar barang. Menurutnya, ekosistem perdagangan digital membutuhkan standar informasi dimensi dan berat barang yang lebih akurat agar pengemudi tidak menerima muatan melebihi kapasitas kendaraan. "Platform e-commerce juga perlu memiliki mekanisme validasi yang lebih baik terkait ukuran dan berat barang. Informasi yang akurat penting untuk menjaga keselamatan mitra pengemudi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ucapnya.

Nezar menambahkan bahwa masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan tersebut. Pemerintah berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan turunan. "Kalau memang nanti ada aturan turunan, tentu semua pemangku kepentingan akan terus kami libatkan dalam proses penyusunannya," pungkasnya.