Pedagang Jual Bahan Pokok di Atas HET Terancam Penjara 7 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar

Pemerintah mempertegas sikap terhadap pedagang yang menjual bahan pokok melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan. Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pelanggaran terhadap harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), maupun harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan berujung pada sanksi tegas.

Ancaman itu disampaikan Amran di Jakarta, Selasa (10/11). Menurutnya, pedagang yang terbukti melanggar tidak hanya berhadapan dengan sanksi administratif, tetapi juga berpotensi dikenai sanksi pidana. "Untuk yang melanggar HET itu diberi sanksi berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi. Untuk sanksi pidana sesuai dengan undang-undang maksimal 7 tahun penjara dan yang terbaru denda 1,5 miliar," jelas Amran.

Ketentuan tersebut mencakup sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu lainnya. Bapanas telah menuangkan aturan ini dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan, yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026.

Dalam surat edaran itu, seluruh pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan HPP, HET, dan harga beras SPHP karena komoditas tersebut telah menerima subsidi dari pemerintah. Kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci agar kebijakan harga dapat berjalan sesuai tujuan.

Pengawasan pelaksanaan aturan ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (Kapolda), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga komandan distrik militer (Dandim) sesuai kewenangan masing-masing. Para pengawas berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelanggaran yang ditemukan dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan dari peredaran oleh produsen sesuai ketentuan.

Tidak hanya sanksi administratif, pelaku usaha juga terancam sanksi pidana apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal tindak pidana di bidang pangan. Sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Dengan aturan ini, pemerintah berharap harga bahan pokok tetap terkendali dan dapat dijangkau masyarakat.