1,6 Juta Serangan Siber dalam 24 Jam, Komdigi Minta Instansi Pemerintah Siaga

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta seluruh instansi pemerintahan, kementerian, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas serangan siber yang terdeteksi di Indonesia.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan potensi risiko ancaman tersebut tidak boleh diabaikan. Ia meminta setiap instansi memperkuat pengamanan sistem, meningkatkan pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan jika ditemukan indikasi serangan. "Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," ujarnya, Selasa (10/11).

Sebagai tindak lanjut Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diterbitkan 8 November, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat itu ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.

Imbauan tersebut mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber. Komdigi juga meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.

Data Fortinet menunjukkan jutaan serangan siber mengancam Indonesia, dengan mayoritas menargetkan sektor perbankan. Berdasarkan Threatmap Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB, sebanyak 1,6 juta serangan berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir, atau sekitar 19 serangan per detik. Sektor perbankan menjadi industri paling banyak ditargetkan dengan sekitar 761.000 ancaman, disusul sektor teknologi 386.000, pemerintah 121.000, edukasi 48.000, manufaktur 42.000, dan telekomunikasi 18.000.

Angka itu meningkat dari 350.600 serangan yang terdeteksi dan berhasil diblokir pada Sabtu (7/11) dalam 24 jam, dengan rata-rata 4 serangan per detik. Ancaman tersebut diduga sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Dalam Security Advisory-nya, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan. Potensi ancaman yang perlu diwaspadai meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.

Selain instansi pemerintah, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Aries mengingatkan agar masyarakat tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. "Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi," katanya.

Instansi pengguna yang menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud dapat melapor melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected]. "Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi," ujar Aries.